Liputanindo.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda penyaluran Sokongan sosial (bansos) hingga Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 selesai.
“Kami akan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, misalnya, terkait dengan masalah bansos,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Kukuh Setyabudi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Dia mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan Apabila dilakukan pada Begitu Pilkada.
Kukuh menjelaskan, apabila bansos Dapat dibagikan setelah Pilkada tanpa mengurangi perhatian terhadap masyarakat, maka Pemprov DKI Jakarta siap mengikuti arahan tersebut.
“Demikian juga apabila Eksis kegiatan yang mungkin nanti Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu kami juga akan cermati. Tak harus dilakukan pada Begitu menjelang Pilkada tapi mungkin akan lebih bijak itu dilakukan setelahnya,” kata Kukuh.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melarang para kepala daerah Kepada menyalurkan bansos Tiba Pilkada 2024 selesai.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan surat Pelarangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu (13/11).
Bansos yang dihentikan penyalurannya sementara selama Pilkada 2024 adalah Sokongan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan bansos yang disalurkan oleh kementerian Tak harus ditunda pencairannya asal penyalurannya dilaporkan.
Terlebih bansos yang penyalurannya darurat dan perlu disegerakan seperti yang bersumber dari program Kementerian Keuangan Kepada penurunan stunting.
