TIDAK perlu repot mencari ke mana-mana, konfirmasi bahwa politik kekuasaan di negeri ini memang cenderung dikuasai oligarki tiba-tiba datang sendiri. Selama ini isu tentang penguasaan panggung kekuasaan oleh oligarki memang terus menjadi sorotan, tapi kebanyakan percakapan yang terjadi di ranah publik masih berupa asumsi atau sebatas dugaan-dugaan.
Kini, dugaan itu mendapat konfirmasi. Pemantiknya ialah klaim yang diungkapkan pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir bahwa para taipan penyumbang sepertiga kekuatan perekonomian nasional Indonesia siap membantu memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dalam satu putaran.
Boy bahkan menyebut nama sejumlah grup perusahaan nasional raksasa yang siap mem-back up kemenangan Prabowo Gibran itu. Tetapi, kiranya tak perlu kita ungkapkan nama-nama perusahaan itu karena sebagian besar sudah memberikan klarifikasi yang pada intinya membantah klaim Boy Thohir tadi. Biarlah itu menjadi polemik di antara mereka. Kita yang tidak masuk kelompok ‘sepertiga’ itu tidak perlu ikut-ikutan.
Yang pasti, pernyataan itu menguatkan asumsi bahwa keberadaan sekelompok kecil dengan kekuatan besar yang memegang sekaligus mengontrol kekuasaan politik di Indonesia memang benar adanya. Itu persis seperti pengertian oligarki menurut Andas Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang bermakna ‘pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu’.
Kalau menurut Plato, oligarki merupakan bentuk kemerosotan dari pemerintahan aristokrasi atau pemerintahan yang dipimpin kaum cerdik pandai menjadi kekuasaan yang dipimpin sekelompok kecil yang menjalankan pemerintahan demi melayani syahwat dan kepentingan golongan itu sendiri.
Memang, para oligark atau kelompok kecil itu tidak melulu berkaitan dengan mereka yang memiliki kekuatan uang alias pebisnis atau pengusaha. Selain mereka, aktor oligarki berasal dari orang-orang yang punya kekuatan secara politik, seperti elite partai politik, penegak hukum, dan birokrat.
Akan tetapi, kata Jeffry Winters, ilmuwan politik dari Universitas Northwestern, AS, kekayaan ialah kunci utama dalam oligarki. Ia menyebut ada satu hal yang akan dilakukan semua oligark secara politik, yaitu mempertahankan kekayaan atau wealth defense. Definisinya, kelompok dengan kekuatan finansial memang menjadi elemen terpenting dari konsep oligarki. Boleh jadi merekalah pengendali sesungguhnya.
Tumbuh suburnya oligarki di Indonesia pun dipicu kuatnya kongsi di antara para elite oligark itu. Kongsi antara kekuatan uang dan keserakahan politik. Nah, celakanya, ketika dua kekuatan itu terus-terusan bercumbu dalam selimut oligarki, praktik kartel dan korupsi otomatis menjadi keniscayaan yang sulit dimatikan.
Di sisi lain, penciptaan kebijakan yang mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak tak pernah menjadi perhatian utama, malah cenderung diabaikan. Dalam bangunan oligarki, rakyat hanya penonton, sebatas objek yang tidak perlu didengar suaranya, bahkan sewaktu-waktu bisa dibungkam.
Karena itu, membaca klaim dukungan Boy Thohir dkk semestinya bikin kita merinding. Kalau itu benar, kita patut curiga sekaligus khawatir bahwa praktik kekuasaan oligarki yang sekian lama mendekap negeri ini bakal diteruskan di pemerintahan berikutnya bila kandidat yang mereka dukung berhasil memenangi Pemilu 2024.
Rakyat berhak merasa cemas karena konsep kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok elite itu nyatanya justru sedang diorkestrasi lagi untuk tetap eksis. Semakin mengkhawatirkan lagi karena saat ini oligarki seperti menemukan sohib kental mereka, yaitu politik dinasti.
Enggak terbayangkan bagaimana bobroknya demokrasi di Republik ini apabila dua antitesis prinsip demokrasi itu berkolaborasi, ditumpuk pula dengan fakta kian lunturnya etika dari sebagian elite politik saat ini.
Oleh sebab itu, jangan kita hanya merasa khawatir dan kemudian pasrah dalam dekapan oligarki. Rakyat mesti bergerak. Kendati ekosistem politik kita masih membuka celah tumbuhnya oligarki, rakyat sejatinya juga punya kekuatan untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan oleh kelompok oligarki dan politik dinasti itu. Jalan konstitusionalnya ialah melalui partisipasi aktif dalam Pemilu 2024.
Pemilu kali ini, tidak bisa tidak, harus menjadi momen bagi publik untuk secara bijak dan cerdas memilih pemimpin yang betul-betul punya komitmen kuat untuk memutus, atau setidaknya menjauh dari lingkaran setan oligarki.
