PADA Begitu mantan Presiden Amerika Perkumpulan Donald Trump menghadiri sidang pada pengadilan di Washington D.C., pada Rontok 3 Agustus 2023 Lewat, merupakan tonggak sejarah Krusial bagi perpolitikan Amerika Perkumpulan. Dimana Kepada pertama kalinya seorang mantan Presiden Amerika Perkumpulan dituduh melakukan intervensi dalam proses pengesahan penghitungan pemilihan Lazim tahun 2020 di negeri adi kuasa tersebut pada Rontok 6 Januari 2021.
Mantan Presiden ke-45 Amerika Perkumpulan tersebut, dituntut oleh Jaksa Spesifik Jack Smith dalam empat dakwaan: konspirasi Kepada menipu masyarakat Amerika Perkumpulan, konspirasi Kepada menghalangi proses Formal pengesahan hasi pemilu, menghalangi proses Formal pengesahan Bunyi, dan konspirasi melawan hak Bunyi rakyat.
Peristiwa kerusuhan di Gedung Parlemen AS pada Rontok 6 Januari 2021 merupakan salah satu momen paling kontroversial dan mendalam dalam sejarah politik Amerika Perkumpulan. Kerusuhan tersebut terjadi setelah Presiden Donald Trump memberikan pidato di dekat Gedung Putih, di mana dia kembali menyatakan, tanpa bukti konkrit, bahwa pemilu 2020 dicurangi dan dirinya adalah pemenangnya.
Banyak pengamat dan pemimpin politik merasa bahwa pernyataan dan tindakan Trump sebelum, selama, dan setelah pemilu berkontribusi pada ketegangan yang meledak pada hari itu. Sejak pemilu pada November 2020, Trump dan beberapa pendukungnya dengan keras dan berulang kali menyatakan bahwa Eksis kecurangan pemilu besar-besaran, meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh pengadilan, pejabat pemilihan, dan Departemen Kehakiman di Amerika Perkumpulan.
Sebagai akibat dari peristiwa ini, Trump menjadi presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali oleh Kongres di Amerika Perkumpulan. Salah satu tuduhannya adalah “penghasutan pemberontakan”. Meskipun dia kemudian dibebaskan oleh Senat yang mayoritas di kuasai partai Republik pada waktu itu, hal ini menunjukkan sejauh mana banyak Member Kongres merasa dia bertanggung jawab atas kerusuhan, terutama dari partai Demokrat.
Tetapi peristiwa 6 Januari tersebut Kagak Membikin popularitas Donald Trump redup di perpolitikan AS. Bahkan sebaliknya meningkat setidaknya di pemilih partai Republik, secara Lanjut menerus menyampaikan kepada para pendukung loyalnya, dengan di dukung oleh media massa berhaluan konservatif, seperti Fox News, bahwa dia adalah koban dari kecurangan pemilu 2019.
Terbukti stamina Politik Donald Trump sangat kuat sehingga upayanya berhasil. Begitu ini Trump menjadi kandidat terkuat Presiden di Partai Republik, di mana menurut survei terakhir New York Times/ Sienna College Poll Trump unggul jauh dari rival terdekatnya yakni Gubernur Florida Ronald DeSantis 54% vs 17%.
Selain kasus intervensi terhadap pemilihan Presiden 2020,Trump telah didakwa dalam dua kasus lain: dugaan menyimpan Berkas rahasia pemerintah dan pemalsuan catatan bisnis Kepada menutupi pembayaran Fulus suap kepada bintang porno.
Trump sekarang menghadapi lima persidangan yang akan datang – tiga di New York, atas pembayaran Fulus tutup mulut, dan persidangan perdata atas praktik bisnis dan dugaan pencemaran nama Berkualitas seorang Perempuan yang menuduhnya melakukan pemerkosaan. Sidang lainnya akan berlangsung di Florida terkait dugaan kesalahan penanganan Berkas rahasia.
Dengan begitu banyak kasus yang menimpa dirinya, Trump melakukan kampanye agresif terhadap pendukungnya dengan menyerang salah satu instrument penegakkan hukum di Amerika Perkumpulan yakni Kejaksaan Berkualitas Federal maupun di tingkat lokal, yang dituduhnya menjadi alat dari pemerintah Kepada menggagalkan pencalonan dirinya kembali menjadi Presiden.
Strategi Playing Victim ini Rupanya efektif, dikalangan pemilih partai Republik. Pada survey terakhir dari New York Times/ Sienna Golleges menunjukkan pemilih partai Republik hanya 17% yang percaya Trump melakukan tindakan kriminal, sedangkan 71% beranggapan Trump Kagak bersalah.
Selain itu pemerintahan AmeriKa Perkumpulan di Dasar Pimpinan Presiden Joe Biden belum menunjukkan kinerja yang Berkualitas terutama di bidang ekonomi. Menurut survei CNN terkahir menggambarkan bahwa 51% penduduk AS beranggapan kondisi ekonomi menurun dan Bisa lebih Kagak baik Tengah kondisinya. Sehingga Kagak mengherankan Kalau tingkat dukungan atas kinerja secara keseluruhan Presiden Biden Lagi rendah di Bilangan 41 persen, sedangkan yang Kagak mendukung kinerjanya lebih besar yakni 59%. Hal ini Membikin masyarakat AS menjadi terbelah dua antara pendukung Trump dan pendukung Presiden Biden, dengan dikorbankannya legitimasi dari sistem penegakkan hukum di AS.
Tentunya peristiwa Dampak Pemilihan presiden 2020 hingga sekarang di mana polarisasi di antara masyarakat AS sangat kental, dikombinasikan dengan upaya delegitimasi penegakkan hukum harus dihindari di Indonesia. Terlebih temperatur politik di Indonesia sudah mulai panas.
Tiga Kandidat Calon Presiden yakni Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dia atas kertas telah memenuhi syarat jumlah dukungan minimal partai politik. Tetapi karena negosiasi yang sangat berlarut-larut terkait pembagian kekuasaan, serta talik ulur kepentingan dari para elit partai politik Membikin para Capres kesulitan Kepada menentukan Kekasih calon Wakil Presiden hingga Begitu ini.
Mengacu pada peristiwa polarisasi di masyarakat AS karena Dampak pemilu tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai tugas yang Kagak ringan Kepada mensukseskan pemilihan Lazim di tahun 2024 agar berjalan jujur dan adil. Masalah pembelian Bunyi atau money politics perlu diminimalkan dampaknya, agar Penduduk Betul-Betul memilih kandidat Caleg atau capres berdasarkan kompetensi, visi dan program dari sang kandidat.
Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu perlu ditingkatkan, guna mengurangi intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih, serta menghilangkan potensi pemalsuan Bunyi. Dengan demikian pemberdayaan dan pembiayaan Lembaga pengawas pemilu seperti Komisi Pemilihan Lazim (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu ditingkatkan.
Di era digitalisasi dan penggunaan Artifical Intellegence, pemerintah terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Informatik (Kominfo) seyogyanya mencegah penyebaran propaganda dan informasi Bajakan, melalui mekanisme pengawasan dan pengecekan data yang ketat.
Tentunya masalah biaya politik tinggi hingga Begitu ini selalu menjadi kendala bagi para calon pimpinan nasional serta tingkat daerah, perlu di buat mekanisme efektif Kepada transparansi dan pengawasan sumber Biaya kampanye, Kepada memastikan prinsip kesetaraan dalam kompetisi pemilu. Dengan berbagai upaya pencegahan yang telah disebutkan tadi Insya Allah pemilu pada 2024 mendatang dapat berjalan jujur dan adil. Dimana akan terpilih pemimpin nasional dan daerah yang kredibel, mempunyai legitimasi kuat, kompeten dan berintegritas. (S-4)
