PENGAWASAN merupakan salah satu dari tiga fungsi Esensial DPR. Melalui fungsi tersebut, mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan terjaga. Itulah fatsun ketatanegaraan yang mesti dijunjung DPR, juga pemerintah. Itu pula yang akan merawat Rekanan produktif lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.
Tetapi, dalam praktik selama 10 tahun terakhir, Dapat dikatakan bahwa fungsi kontrol tersebut kerap absen dari kerja DPR. Pengawasan parlemen dalam membangun check and balances sangat jauh dari efektif. Intervensi pemerintah yang sangat dominan berhasil Membikin DPR, yang Semestinya menjadi kekuatan penyeimbang, tunduk.
Tak perlu jauh-jauh mencari Misalnya. Ketika para elite di lingkar kekuasan banyak mempertontonkan pengkhianatan terhadap undang-undang dan konstitusi selama rangkaian Pemilu 2024 Lewat, parlemen tak menunjukkan kepedulian. Kontrol mereka terhadap kebijakan dan perilaku yang Konkret-Konkret membungkam sekaligus merusak demokrasi majal.
Padahal, dalam konteks fungsi pengawasan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat teramat dibutuhkan Demi mengontrol kebijakan pemerintah, terutama yang dirasa Tak berpihak kepada rakyat. Diperlukan keberanian Personil dewan Demi bersuara lantang menolak kebijakan yang cenderung ditujukan Demi melayani kepentingan Grup, alih-alih kepentingan rakyat.
Akan tetapi, parlemen Bahkan terkesan Tak menjalankan tugas sebagai pengawas, malah seperti menjadi tukang stempel pemerintah. DPR selalu memilih peran sebagai protagonis terhadap pemerintah dan Tak keberatan menjadi antagonis di hadapan rakyat. Kehendak rakyat dinomorsekiankan, kehendak penguasa dinomorsatukan.
Majalnya kekuatan parlemen mengontrol kinerja pemerintah Membikin bandul kekuatan rakyatlah yang selama ini menjadi kekuatan oposisi. Itu berulang kali dibuktikan dengan tampilnya kekuatan masyarakat sipil, Bagus di dunia Konkret maupun alam maya lewat media sosial, yang tanpa ragu berhadapan dengan kekuatan kekuasaan ketika Terdapat kebijakan yang salah jalan dan salah arah.
Merekalah sejatinya yang dalam beberapa tahun terakhir menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah, bukan DPR. Catat sekali Kembali, bukan DPR. DPR, alih-alih menunjukkan kekuatan dan keberanian sebagai lembaga pengontrol, malah terkadang rela berhadap-hadapan dengan rakyat demi membela elite penguasa.
Kini, Personil DPR periode 2024-2029 telah dilantik. Dalam perspektif yang positif, kita Dapat menyambutnya sebagai sebuah Natalis baru. Dalam setiap Natalis selalu menawarkan Cita-cita baru. Cita-cita Demi sebuah situasi yang tentunya jauh lebih Bagus daripada yang Lewat-Lewat.
Kita patut Menurunkan Cita-cita besar tersebut karena DPR periode mendatang Nyaris separuhnya diisi oleh muka-muka baru. Meski itu bukan jaminan, setidaknya menciptakan kesegaran, Bagus tingkah laku, kinerja, maupun Langkah pandang mereka dalam berpolitik.
Kesegaran dibutuhkan di tengah Fakta bahwa postur DPR periode 2024-2029 tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Fakta yang tak Dapat diingkari Demi ini ialah Nyaris 80% kekuatan di DPR bakal dikuasai pemerintah sebagai imbas bergabungnya mayoritas partai politik ke dalam koalisi pemerintah.
Ketimbang putus Cita-cita, Tak Terdapat salahnya kita berharap kepada muka-muka baru itu. Kita ingatkan mereka agar Tak mengulang Kembali kisah suram tentang absennya pengawasan DPR. Begitu pun cerita kegagalan parlemen dalam mengontrol tindak tanduk kekuasaan, itu Semestinya diakhiri.
Wahai para Personil dewan yang terhormat, yang kemarin dilantik dengan khidmat, akhiri patgulipat politik yang Dapat Membikin tugas dan fungsi Anda sebagai wakil rakyat tergadai oleh kekuatan elite. Jangan khianati Bunyi rakyat yang telah memilih Anda dengan malah mempertontonkan tindak tanduk seperti para pendahulu.
