Iustrasi mI(MI/Seno) “BERAPA jumlah guru yang tersisa?” tanya Kaisar Hirohito kepada para jenderalnya setelah bom atom meluluhlantakkan Nagasaki dan Hiroshima pada 6 dan 9
Kolom Pakar
Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur dan Praktik Korupsi
Ilustrasi MI(MI/Seno) DALAM dua dekade terakhir, pemerintah Indonesia terlihat sangat agresif memberikan perhatian dan meletakkan prioritas kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi. Kendati demikian, seiring
Polemik JIS dan Potensi Gugatan Hukum
Ilustrasi MI(MI/Seno) PADA Maret 2021, Dominion Voting System Corp (Dominion), perusahaan yang memproduksi perangkat keras dan lunak pemungutan suara elektronik (electronic voting system) yang
Urgensi Implementasi Prinsip ESG
Ilustrasi MI(MI/Seno) TEMA global saat ini yang kian memukau ialah mendorong masa depan yang lebih baik dengan keuangan berkelanjutan dan pelaporan implementasi prinsip environmental,
Revolusi Revolusi Mental
Ilustrasi MI(MI/Seno) ANDA tahu karya akademik ilmu sosial yang paling banyak dikutip sepanjang sejarah? Bukan karya Eksism Smith, The Wealth of Nations, yang meletakkan
Menyoal Bunyi tidak Absah
Ilustrasi Mi(MI/Duta) KURANG dari 200 hari lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang juga tercatat sebagai pemilu serentak satu hari
Ancaman Gangguan Informasi dalam Pemilu 2024
Ilustrasi MI(MI/Seno) PEMILU 2024 sudah di depan mata. Kurang dari tujuh bulan lagi, lebih dari 200 juta pemilih akan menentukan pilihan mereka pada lima
Nostalgia Lembaga Tertinggi Negara
Ilustrasi MI(MI/Seno) MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen. UUD 1945 hasil perubahan
Sisi Gelap Keuangan Parpol, Jenis Anggaran Ilegal Pilpres 2024
(MI/Seno) PERNYATAAN Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, adanya kejahatan lingkungan pada program food estate dan penyalahgunaan dana APBN, menuai kontroversi. Demi itu, Hasto meminta dugaan aliran dana
Dilema Kampanye di Tempat Pendidikan
(MI/Seno) AKHIR Mei 2023, Handrey Mantiri dan Ong Yenny melakukan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan adanya pertentangan norma dalam batang