Editorial

PEMBICARAAN di media sosial dan media daring hingga sepekan lebih setelah pelaksanaan pemungutan suara masih diramaikan topik dugaan kecurangan pemilu. Menurut analisis percakapan oleh

SISTEM ketatanegaraan Indonesia memberikan jalan untuk memperkuat sistem demokrasi, termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat, yang salah satu fungsinya adalah pengawasan. Usulan Hak Angket yang

PERSOALAN etika dan kepatutan sepertinya makin jauh dari perilaku sebagian elite di negeri ini. Bayangkan, Komisi Pemilihan Lazim (KPU) belum lagi menetapkan secara resmi

MASIF dan sistematisnya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Biasa 2024 membutuhkan evaluasi dan koreksi yang menyeluruh serta mendalam. Kagak hanya lewat jalur sengketa hasil pemilu

HARGA beras yang sudah berminggu-minggu bertahan tinggi, ditambah kelangkaan beras di sana-sini, menunjukkan secara kasatmata ada kegagalan dalam mengatasi keadaan. Pemerintah telah gagal melakukan

KEKUASAAN menyimpan daya tarik luar biasa. Ia laksana gula yang memikat siapa pun untuk mendekat, menikmati, bahkan memiliki. Karena dengan kekuasaan, seseorang jadi punya

KEKHAWATIRAN publik mengenai rendahnya integritas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sepertinya semakin terbukti. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Komisi Pemilihan Standar (KPU) yang menyebut adanya

DORONGAN agar parlemen serius menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus menggelinding. Kagak hanya dari kalangan politikus maupun partai politik, dukungan

INDIKATOR Politik Indonesia merilis hasil survei turunnya popularitas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi. Dari

AMBANG batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4%, bisa dipastikan bakal berubah pada Pemilihan Lazim 2029 nanti. Itu setelah Mahkamah Konstitusi pada Kamis (29/2), mengabulkan gugatan