Editorial

PROSES menuju Pemilihan Lumrah 2024 diwarnai oleh beragam tindakan dan aksi penggunaan kekuasaan untuk menopang kemenangan pasangan calon (paslon) tertentu dan partai-partai yang berada

KETELADANAN menjaga muruah bangsa ditunjukkan oleh KH Ahmad Mustofa Bisri, Mustasyar PBNU, di tengah kancah politik pemilu yang kian sengit. Gus Mus, demikian dia

MENDEKATI masa pencoblosan pemilihan umum, termasuk pilpres, yang tinggal 15 hari lagi, sejumlah dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi. Dari pelanggaran netralitas aparatur sipil negara

DILAHIRKAN dari kontestasi politik, memang lumrah jika seorang presiden ikut juga berpolitik. Ini terjadi di negara mana pun yang menganut sistem demokrasi dengan pemilu

RABU (24/1), Presiden Joko Widodo mengumumkan dirinya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024. Rabu sepekan kemudian (31/1),

KERESAHAN publik menyaksikan langkah-langkah eksesif Presiden Joko Widodo yang melawan demokrasi, kian memuncak. Keresahan itu berhimpun dengan kegeraman dan amarah. Marah karena semakin diingatkan,

KIAN hari, kian terasa publik mulai jengah dengan manuver-manuver politik niretika yang dipertontonkan elite dan penguasa secara telanjang. Tanpa rasa malu praktik penyalahgunaan kewenangan

ADA postulat, ketika dunia kampus mulai bersikap dan bergerak maka negara memang sudah dalam situasi gawat darurat. Eksis pula aksioma, tatkala sivitas akademika mulai

DEBAT pamungkas pilpres bakal digelar Minggu, 4 Februari. Pamungkas berarti menyelesaikan ataupun mengakhiri. Pamungkas juga dapat dimaknai sebagai perusak ataupun penghancur, bila dalam konteks

GERAKAN moral sivitas akademika untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi bergulir layaknya bola salju. Tercetus dari Universitas