Editorial

PRESIDEN Jokowi Widodo kiranya galau betul menyaksikan debat calon presiden edisi kedua, Minggu (7/1). Saking galaunya, dia salah arah dalam menyikapi perdebatan itu, lalu

KABAR tak sedap datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga itu menemukan adanya dana proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 2023 yang

PEMILU dalam iklim demokrasi sejatinya bermakna pembebasan. Konstitusi menjamin setiap warga negara yang punya hak memilih bebas menentukan pilihan politiknya. Tanpa paksaan, tekanan, maupun

SETELAH merekomendasikan pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir Desember 2023 lalu, Dewan Pengawas KPK berencana menyidangkan 93 pegawai lembaga antirasuah

BERKAMPANYE sambil menebar ketakutan kepada rakyat ialah seburuk-buruknya cara untuk meraih kemenangan. Dikatakan buruk karena sejatinya demokrasi berkualitas membutuhkan kampanye berisi ide, konsep, dan

NEGARA punya hak mengambil pajak dari rakyatnya, sedangkan rakyat punya kewajiban membayar pajak. Mengelak dari membayar pajak dengan sengaja menyembunyikannya, berarti mengemplang pajak. Kebiasaanlnya

ANCAMAN penembakan terhadap calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan telah direspons dengan sigap oleh kepolisian. Polisi menangkap terduga pelaku di Jember, Jawa

TINDAKAN gercep, gerak cepat, Polri menangkap terduga pengancaman penembakan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan patut diapresiasi. Polri, tanpa menunggu lama, sanggup mengidentifikasi

PEMILU merupakan instrumen suksesi kepemimpinan yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Sesuai asasnya, ia harus berlangsung jujur dan adil sesuai kaidah dan prinsip demokrasi.

SALAH satu bentuk demokrasi yang harus dijunjung tinggi ialah menghormati pilihan politik orang lain. Taatp warga negara berhak mengungkapkan pilihan politik dan cara pandang