Editorial

UNTUK kesekian kalinya, calon presiden (capres) yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendapatkan penghadangan. Kali ini hambatan justru dari kampus, tempat

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Ia akhirnya diperiksa berkaitan pelanggaran etik perihal pertemuannya dengan Mantan Menteri Pertanian

UPAYA menghadirkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) terasa semakin jauh dari jangkauan. Personil Bawaslu Kota Medan Azlansyah

Hukum atau peraturan sejatinya dibuat untuk mengatur tata-tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi, entah kenapa, di negeri ini para elite sering mengotak-aktik aturan untuk

SETELAH disetujui DPR RI, kemarin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dilantik hari ini. Eksis sejumlah pekerjaan rumah menanti untuk dituntaskan, seperti modernisasi alutsista hingga

NETRALITAS ialah persoalan laten saban negeri ini menggelar hajatan demokrasi, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Pun dengan hajatan kali ini, netralitas konsisten menjadi

ENTAH dengan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa rusaknya perilaku pejabat negeri ini. Tanpa rasa malu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Mahluk (Wamenkum

Firli, Berhentilah

SETELAH memainkan drama dengan menggocek kepolisian dan publik melalui upaya mangkir dari pemeriksaan serta pengalihan opini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akhirnya

KEHADIRAN lembaga survei sesungguhnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Karena itu keberadaannya semestinya memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Dalam tataran ideal, yang dituntut