MANGKIRNYA komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron dalam beberapa kali sidang etik Dewan Pengawas KPK ialah tanda bahwa institusi itu kian porak-poranda. Berbagai
Editorial
Perang Besar Melawan Judi Online
MESKIPUN telah dilarang hukum formal Indonesia, judi online tetap digandrungi banyak orang. Enggak tanggung-tanggung, nilai transaksi judi online di Indonesia pun sangat fantastis. Perputaran
Bimbang Menjadi Penyeimbang
RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menjadi topik politik yang paling hangat akhir pekan kemarin. Pada pembukaan rakernas, Jumat (24/5), Ketua DPP PDIP Ahmad
Mega makin Diperlukan
DEMOKRASI di Indonesia, menurut Ketua Lumrah PDIP Megawati Sokarnoputri, sedang mengalami anomali. Sebuah kondisi yang pada akhirnya melahirkan kepemimpinan yang berwatak otoriter tapi juga
Tutup Celah Cela di Pilkada
PEMILU 2024 dicap sebagian pihak sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah pengamat, hingga Ketua Lazim PDIP
Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah diyakini bisa mendatangkan keadilan bagi demokrasi kita. Putusan itu menggerakkan kembali
Mencegah Anarki Konstitusi
LANGKAH Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai berbagai kalangan sebagai bagian untuk menyehatkan demokrasi, ternyata tak disambut baik oleh semua pihak. Bahkan sebaliknya, ada lembaga
Kemenangan Rakyat
PEMBATALAN pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR adalah kemenangan rakyat dan akal sehat. Sebelumnya, DPR mengagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi undang-undang yang poin
Kawal Lanjut Putusan MK
DUA putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penurunan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan penolakan mengubah syarat usia pasangan calon kepala daerah merupakan angin
Jangan Mengendur Kawal Pilkada
PUBLIK akhirnya bisa mengembuskan napas kelegaan setelah beberapa hari disuguhi drama yang mengocok perut. DPR akhirnya bisa legawa dan menerima peraturan Komisi Pemilihan Lazim