Editorial

DALAM kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, setiap kebijakan yang diambil pemerintah hendaknya melibatkan partisipasi publik. Mengapa demikian? Asal Mula, masyarakat lah stake holder

HAMPIR 10 juta penduduk generasi Z di Tanah Air tidak memiliki kegiatan saat ini. Mereka tidak sedang menjalani proses pendidikan, bekerja, ataupun pelatihan. Data

BANGSA Indonesia memiliki cita-cita luhur menjadi negara makmur yang menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Demi menggapai itu, optimisme harus senantiasa dijaga agar semangat

BADAN Legislasi (Baleg) DPR, pekan lalu, akhirnya sepakat merevisi UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dalih DPR, revisi itu untuk memudahkan presiden terpilih, Prabowo

MAKIN jelas mengapa korupsi sulit diberantas di negeri ini. Bukan semata lantaran jiwa busuk para pelakunya, tetapi juga karena upaya pemberangusan korupsi tidak terlalu

SUDAH 26 tahun negeri ini memasuki reformasi. Tetapi, harus diakui, spirit reformasi sebagaimana yang didengung-dengungkan di awal, masih jauh dari capaian. Gerakan yang dimotori

PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2024 sudah usai, pemenangnya pun telah ditetapkan. Kenduri politik selanjutnya telah menanti bangsa ini, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada). Ajang tersebut

BANYAK yang curiga telah terjadi permufakatan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengobok-obok Mahkamah Konstitusi. Kecurigaan itu mulai terkuak saat Komisi III DPR dan

MASALAH uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) terus saja menjadi persoalan, bahkan kian hari kian memberatkan. Kemauan politik dari pemerintah amat

MENGUPAYAKAN, memperjuangkan, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat ialah hak setiap warga negara. Bahkan sejatinya sistem hukum kita juga menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat