Editorial

LEMBAGA penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut Buat Rapat dari kepentingan politik. Ia harus berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan. Bukan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Personil Komisi Pemilihan Lumrah (KPU) RI. Gugatan ini muncul

KEDEWASAAN berdemokrasi Cocok-Cocok di uji dalam Pemilu 2024. Pemilu ketika Presiden Joko Widodo akan mengakhiri jabatan setelah menjalani dua periode pemerintahannya. Jokowi menekankan perlunya

DI tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian perekonomian, Presiden Joko Widodo berharap ASEAN menjadi jangkar demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian,

SABAN pesta demokrasi berlangsung, apakah itu pemilu atau pilkada, Nahdlatul Ulama (NU) Bisa menjadi penentu. Jumlah Personil mereka yang luar Normal banyak pun Membikin

BENTROK masyarakat adat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis (7/9) Lewat menjadi bukti miskinnya pendekatan sosiologis rencana pembangunan

KEBEBASAN berpendapat di negeri ini mendapatkan ancaman dari sekelompok orang yang Suka memaksakan kehendak. Mereka Kagak segan menunjukkan sikap-sikap anarkistis agar keinginan mereka dituruti.

MEMANFAATKAN kekosongan hukum, mengeksploitasi celah aturan, Demi Pandai mencuri start kampanye Jernih-Jernih sebuah bentuk penerabasan prinsip berkeadilan dalam kontestasi demokrasi. Para kandidat semestinya menjunjung

INDEPENDESI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan. Fairness mereka dalam menegakkan hukum kasus rasuah dipersoalkan ketika tetiba meminta keterangan Ketua Lazim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

DI acara Milad Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, pada Jumat (8/9) malam, salah satu bakal calon presiden (bacapres) yang juga Ketua Lumrah Partai