Calon Kepala Daerah Dimintan Prioritaskan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Calon Kepala Daerah Dimintan Prioritaskan Penurunan Kemiskinan Ekstrem
Kaum beraktivitas di pemukiman kumuh padat penduduk kawasan Kampung Melayu(MI / Usman Iskandar)

STAF Tertentu Presiden RI bidang Ekonomi, Arif Budimanta mengimbau kepada calon kepala daerah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengutamakan penurunan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing sehingga menjadi program yang dapat poin lebih di mata masyarakat.

“Soal pemerintah daerah. Kan kita mau pemilihan kepala daerah. Sebaiknya itu seluruh calon-calon kepala daerah itu komitmen jadikan visi misi untuk penghapusan kemiskinan ketika dia kampanye,” kata Arif saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

“Kalau kemudian itu menjadi visi misi, otomatis kalau dia terpilih itu menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 5 tahun ke depan,” tambahnya.

Baca juga : KPU akan Denda Calon Kepala Daerah yang Terlambat Serahkan Laporan Anggaran Kamapanye

Cek Artikel:  PGRI Harap Pemecahan Kemendikbud-Ristek Percepat Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional

Sehingga target pembangunan untuk menurunkan kemiskinan harus menjadi prioritas bagi visi misi calon-calon kepala daerah. Bukan hanya penghapusan kemiskinan, tetapi juga penciptaan lapangan pekerjaan.

“Karena itu salah satu instrumen yang paling efektif untuk menurunkan kemiskinan. Jadi jangan sampai kemudian yang harus kita jaga itu adalah yang miskin harus naik kelas, yang golongan menengah harus lebih baik lagi,” ujar dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pusingkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono meminta daerah melakukan validasi dan verifikasi karena dengan ketepatan sasaran akan semakin lebih baik kualitas dan berbagai program

“Dan kemudian mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah. Termasuk kementerian/lembaga seperti Kementerian Keuangan, ada kantor wilayah perbendaraan yang bisa juga diikutkan bersama-sama,” ujar Nunung.

Cek Artikel:  Kemampuan Pusingkatan Skill Perlu Dirumuskan dalam Kurikulum Pendidikan

Kementerian Sosial sudah dilakukan koordinasi untuk setiap intervensi pemerintah ada monitoring dan evaluasinya. Jadi hasil monitoring evaluasi seperti apa dan kami sampaikan kepada kementerian yang bersangkutan. (Z-8)

Mungkin Anda Menyukai