BUPATI Bekasi Ade Kuswara Kunang menghadiri rapat Berbarengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Kementerian Pekerjaan Lumrah dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna membahas solusi konkret dalam menangani banjir di Kabupaten Bekasi. Rapat yang berlangsung di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Senin (17/3) ini menyoroti Akibat alih fungsi lahan terhadap meningkatnya risiko banjir.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa salah satu langkah Penting yang harus dilakukan adalah penataan ulang lahan yang telah beralih fungsi. Lahan yang sebelumnya merupakan kawasan Kategori sungai dan persawahan kini banyak digunakan Buat perumahan dan bangunan liar, sehingga menghambat Kategori air dan memperparah kondisi banjir di Daerah tersebut.
“Banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan yang Bukan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas Buat menata kembali kawasan tersebut,” ujar Ade.
Sebagai tindak lanjut, Dedi Mulyadi menyatakan akan menerbitkan peraturan gubernur guna melarang alih fungsi lahan yang Bukan sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan dinas terkait Buat menetapkan Area yang sesuai dengan fungsi alaminya.
Selain membahas kebijakan penataan lahan, rapat ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani bangunan liar yang telah berdiri di kawasan terlarang. Bupati Bekasi menegaskan bahwa pemerintah Bukan akan langsung menjatuhkan Hukuman atau denda kepada masyarakat, tetapi akan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, serta kepala daerah lain dari Daerah terdampak banjir, seperti Wali Kota Bekasi dan Bupati Bogor.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi secara menyeluruh. Dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian PUPR, kebijakan penataan ulang lahan dapat segera direalisasikan Buat mencegah Akibat banjir yang lebih besar di masa depan.
Selain itu, pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani bangunan liar akan memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak, termasuk pengembang perumahan dan masyarakat, Buat lebih memperhatikan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan guna mendukung penanganan banjir yang efektif dan berkelanjutan. (Cah/P-3)
