Tak pernah Eksis ruang sekecil apa pun Demi mendikte Presiden Joko Widodo dalam memilih para pembantunya di kabinet. Itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Kepala Negara, hak istimewa yang diturunkan langsung dari konstitusi.
Tetapi, selalu terbuka ruang buat publik menyuarakan Cita-cita agar Presiden menggunakan keistimewaan yang dimilikinya di atas biduk kebijaksanaan. Karena hanya dengan kebijaksanaan, pemerintahan Jokowi akan Bisa berlari kencang dan tetap seimbang.
Tanpa kebijaksanaan, roda pemerintahan dipastikan menjadi goyang. Publik tentu Tak Mau itu terjadi. Rakyat Mau roda pemerintahan ini Maju menggelinding mulus hingga akhir masa jabatan, Konsisten, dan Tak berguncang-guncang.
Rakyat Mau mengenang Presiden Jokowi sebagai negarawan bukan sosok yang berhasrat memperkuat kekuasaan. Itu sebabnya ruang bagi publik Demi menyuarakan penggunaan hak prerogatif harus dibuka selebar-lebarnya, diartukulasikan seluas-luasnya.
Publik mempertanyakan Berita Ketua Lazim Perindo Hary Tanoesoedibjo akan menjadi menkominfo. Kalau ini Tiba terjadi, kabinet ini terancam menjadi arisan keluarga. Bukankah sudah Eksis putri Hary di kabinet, Adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo?
Adalah Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo Heri Budianto, pada Kamis (18/5), yang mengapungkan isu tersebut. Heri juga membocorkan informasi bahwa Hary Tanoe sudah dua kali Bersua dengan Jokowi dan terlibat Obrolan internal.
Publik digantung dalam tanda tanya karena Tak Eksis secuil pun bantahan dari Presiden Jokowi ketika dicecar wartawan di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/5) pagi. Belum terang siapa calon pengganti Johnny G Plate yang sedang terjerat masalah.
Diamnya Jokowi memang belum tentu lampu hijau buat Hary Tanoe. Bisa saja menkominfo yang baru tetap dari partai semula. Di titik inilah, publik berharap Jokowi bersikap bijaksana, menjadi negarawan tulen alih-alih lebih mengikuti tarikan pragmatisme kekuasaan.
Publik berharap diamnya Jokowi karena memang sedang menyiapkan tradisi berkonsultasi dengan partai politik seperti ketika ia akan mencari pengganti Menpora Imam Nahrawi, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Tradisi Bagus tentu perlu dipertahankan. Apalagi, hak prerogatif sejatinya hak istimewa bukan hak suka-suka Kepala Negara.
