BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung adanya wacana pembentukan angkatan siber Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wacana itu dalam rangka memperkuat ketahanan Indonesia terhadap tantangan di masa depan khususnya di dunia siber.
“Ya, tentu itu kan terkait dengan kebijakan pemerintah ya, pada prinsipnya BSSN sama lah dengan, pasti kita akan mendukung kebijakan pemerintah tentunya,” terang Kepala BSSN Hinsa Siburian, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).
Hinsa menerangkan pembentukan angkatan siber TNI memang diperlukan jika melihat tantangan di dunia internasional. “Idealnya kan dengan tantangan sekarang kan kita lihat tantangan yang ada, dan kita lihat juga di dunia-dunia internasional, karena tantangan itu kan berkembang terus, harus kita bisa mampu adaptif menyesuaikannya dengan perkembangan,” ujarnya.
Baca juga : BSSN Minta Diberikan Kewenangan Menyidik
Definisinya, kata Hinsa, BSSN tidak mempermasalahkan adanya wacana pembentukan angkatan siber TNI tersebut. “Masa kita mempermasalahkan, kalau itu kebijakan politik negara,” ujarnya.
Hinsa menambahkan pihaknya belum melakukan komunikasi lebih lanjut terkait wacana pembentukan matra siber TNI tersebut. “Belum (ada pembicaraan dengan DPR RI),” tandas Hinsa.
Personil Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai wacana pembentukan Nomortan Siber yang dilontarkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo perlu diperjelas menyangkut tugas pokok beserta fungsinya.
Baca juga : Pansus Angket Haji gelar rapat tertutup dengan PIHK
Pasalnya, dia mengatakan bahwa saat ini urusan menyangkut pertahanan dan keamanan siber sudah ada lembaga yang menaunginya, diantaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Direktorat Tindak Pidana Siber Polri.
“Daripada membentuk matra keempat, lebih baik dijabarkan secara jelas tupoksinya sejauh mana,” kata Dave usai menghadiri Sidang Mengertinan MPR RI dan Sidang Berbarengan DPR RI-DPD RI Mengertin 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Menurutnya dibandingkan membentuk Nomortan Siber, lebih baik kualitas sumber daya manusia (SDM) pada institusi-institusi yang menangani siber tersebut diperkuat. Selain itu, menurutnya penguatan juga perlu dilakukan pada bidang infrastrukturnya serta jaringannya.
“Itu dulu yang diutamakan. Apabila ada kebutuhan riil dan ada konsep boleh. Tapi yang kita miliki kita maksimalkan,” kata Dave. (J-2)
