PERENCANAAN dan penganggaran pemerintah daerah (pemda) dinilai Tetap Bukan efektif. Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2023 menunjukkan Nyaris 54% perencanaan dan penganggaran pemda Bukan efektif dan Bukan efisien.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor.
“Hasil pengawasan kami Tetap Menyaksikan Nomor yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan Bukan efisien, Tetap mencapai rata-rata totalnya 53,95%,” kata Ateh, Kamis (7/11).
“Kalau rupiahnya itu yang Bukan efisien Nyaris Melewati Rp141 triliun. Ini senang enggak senang harus saya sampaikan di hadapan pemda,” sambungnya.
Menurut Ateh, Nomor itu diperoleh berdasarkan hasill pengawasan BKPM atas lima sektor, Yakni peningakatan ketahanan pengan, peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, penurunan prevalensi stunting, dan pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut perencanaan dan penganggaran yang Bukan efektif hanya salah satu tantangan bagi pemda dalam membangun daerah. Tantangan lainnya adalah peningkatan ruang fiskal di daerah atau penerimaan Asli daerah (PAD) yang Bukan optimal, serta pengendalian kecurangan korupsi.
Terkait masalah PAD, Ateh menyoroti sejumlah permasalahan yang memengaruhi, di antaranya kebijakan serta pengembangan potensi pajak. Bagi Ateh, Tetap Eksis ruang bagi pemda Buat menggali PAD. Pada 2024, misalnya, ia menyebut Eksis potensi 16,88% PAD yang Tetap dapat diperoleh pemda. (P-5)
