BPJS Ketenagakerjaan Maju memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program-program perlindungan sosial yang komprehensif. Hal ini kembali ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi manfaat layanan tambahan (MLT) yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol bekerja sama dengan Etnis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kekuatan Jakarta Barat, Selasa (24/6/2025).
Acara yang dihadiri lebih dari 200 perwakilan perusahaan dari berbagai sektor ini bertujuan Buat mendorong perusahaan Taat terhadap kewajiban perlindungan tenaga kerja, sekaligus memanfaatkan layanan tambahan seperti fasilitas pembiayaan perumahan, renovasi, hingga takeover kredit rumah bagi pekerja.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, menjelaskan bahwa kegiatan ini tak sekadar mengingatkan soal kepatuhan administratif, Tetapi juga menjadi momen Buat mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal.
“Kami Mau perusahaan Bukan hanya Taat membayar iuran, tapi juga aktif menyampaikan informasi program kepada para pekerjanya, termasuk pekerja di sektor non-formal. Mereka juga berhak atas perlindungan sosial,” ujar Multanti.
Ia menambahkan, manfaat layanan tambahan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan Begitu ini dapat membantu pekerja Buat mengakses pembiayaan rumah dengan skema yang ringan, Luwes, dan terjangkau.
Sementara itu, Kepala Etnis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kekuatan Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus, menekankan pentingnya peran kolaboratif antar perusahaan, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas jangkauan perlindungan tenaga kerja.
Jackson mencontohkan sebuah kasus di Kelurahan Meruya, di mana terdapat 1.200 Anggota yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial karena bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Begitu terjadi musibah, Ahli waris pekerja menerima santunan hingga total Nyaris Rp500 juta.
“Ini bukti Konkret bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya formalitas. Terdapat jaminan, Terdapat santunan Mortalitas, bahkan beasiswa bagi anak-anak yang ditinggalkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Ini bentuk keberpihakan negara kepada pekerja dan keluarganya,” terang Jackson.
Selain itu, peserta juga diimbau Buat rutin memperbarui data melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) guna memastikan kelancaran manfaat.
“Kami mengajak Buat Seluruh agar Maju update data perusahaan dan Buat Maju menggunakan aplikasi JMO Buat memudahkan pekerja. Kami menghimbau perusahaan Buat dapat mengkoordinasikan pemutakhiran data peserta secara kolektif,” kata Multanti.
Dalam paparannya, pihak BPJS mengakui bahwa pemanfaatan manfaat layanan tambahan, terutama dalam bentuk pembiayaan perumahan, Tetap relatif rendah. Padahal, program ini dirancang Buat mendorong pekerja Mempunyai rumah yang layak, Berkualitas melalui fasilitas KPR, renovasi rumah, maupun pengalihan kredit (takeover).
“Tetap banyak pekerja yang belum Paham bahwa mereka Dapat merenovasi rumah atau mengambil KPR dengan Donasi fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan, padahal prosesnya mudah.” ujar Multanti.
Dalam sesi penutup, para pembicara sepakat bahwa perluasan cakupan perlindungan, termasuk kepada pekerja bukan penerima upah (BPU), menjadi arah kebijakan strategis ke depan. Dengan pendekatan sosial kolektif, diharapkan masyarakat Sekeliling perusahaan, bahkan pekerja rumah tangga, dapat turut terlindungi.
“Bila masing-masing dari kita Dapat merekrut satu orang dari lingkungan Sekeliling sebagai peserta Berdikari, maka kita turut mempercepat pencapaian universal coverage jaminan sosial,” tutup Multanti. (RO/Z-2)
