Jakarta (ANTARA) – Badan Pengaturan Badan Usaha Punya Negara (BP BUMN) dan Danantara Lalu memperkuat tata kelola Penyelenggaraan program hunian rakyat Demi memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan Betul sasaran.
“Kami tentu mendukung penuh program ini. Tinggal bagaimana kita memastikan seluruh pihak bergerak Serempak, sehingga program ini Pandai berjalan lebih Segera, akuntabel, dan Betul-Betul menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, penguatan tata kelola program hanian rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan program prioritas dapat memberikan Dampak Konkret bagi masyarakat.
Pada 22 Juni 2026, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Serempak Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Hadir pula dalam pertemuan itu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Pertemuan tersebut, kata Dony, membahas penguatan tata kelola, pendampingan pengawasan, serta percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung Penyelenggaraan program hunian rakyat.
Sinergi ini diarahkan Demi memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, Mempunyai kepastian hukum yang kuat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut dia, dukungan pengawasan yang kuat menjadi Elemen Krusial dalam menjaga efektivitas Penyelenggaraan program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai program strategis pemerintah.
Dengan tata kelola yang Berkualitas, lanjutnya, proses perencanaan hingga Penyelenggaraan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan terukur.
Dony menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam pelaksanaannya.
Melalui penguatan sinergi ini, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau dapat Lalu dilakukan, sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
“Program ini juga diharapkan Pandai meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai Distrik Indonesia,” ujarnya.
