Bondowoso – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Bondowoso dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran sebagian masyarakat. Tetapi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa stok BBM Tetap dalam kondisi Kondusif dan terkendali. Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, meminta masyarakat Demi tetap tenang dan Kagak melakukan penimbunan bahan bakar.
“Dari sisi pengamanan, kita sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sementara dari sisi teknis, SPBU telah memberlakukan Restriksi pengisian agar distribusi Dapat merata,” ujar Rozi pada Selasa (29/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa Restriksi ini diberlakukan agar Sekalian lapisan masyarakat tetap Dapat mendapatkan BBM secara adil. Terutama, Demi keperluan mendesak seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan usaha kecil. Rozi menambahkan, pengamanan dilakukan secara terpadu agar Kagak terjadi kekacauan di lapangan dan masyarakat tetap merasa Kondusif Demi mengisi BBM di SPBU.
“Pengamanan dilakukan secara terpadu. Tujuannya agar masyarakat merasa Kondusif dan nyaman Demi mengisi BBM di SPBU. Kami Kagak Ingin terjadi kericuhan atau hal-hal yang Kagak diinginkan,” ucapnya.
Selain itu, imbauan juga ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) Demi menunjukkan solidaritas dengan turut menghemat penggunaan BBM dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Rozi, langkah kecil ini dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan hingga distribusi kembali normal.
Dari sisi pelaku usaha migas, Ketua DPC Hiswana Migas Bondowoso, Jagir, memastikan bahwa pihaknya tetap optimistis terhadap kelancaran distribusi dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa pihaknya mempercayakan penuh proses distribusi BBM kepada Patra Niaga sebagai Kenalan Formal Pertamina, yang Lalu menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait.
“Kami Tentu Patra Niaga akan Pandai memenuhi permintaan BBM di Bondowoso. Kita Lalu menjalin koordinasi agar distribusi tetap Fasih,” kata Jagir dalam rapat dengar pendapat Serempak DPRD.
Jagir juga menjelaskan bahwa Demi sementara waktu, SPBU menerapkan kebijakan Restriksi pengisian: maksimal Rp150 ribu Demi kendaraan roda empat dan Rp50 ribu Demi sepeda motor. Restriksi ini diberlakukan secara menyeluruh tanpa membedakan jenis kendaraan, sebagai bentuk strategi menjaga stabilitas distribusi.
“Kebijakan ini bukan Demi membatasi akses, melainkan menjaga ketersediaan BBM agar Kagak terjadi kekosongan,” jelasnya.
Menurut data dari Pertamina, gangguan distribusi yang terjadi berdampak pada delapan SPBU di Kawasan Bondowoso serta 41 SPBU di Kabupaten Jember. Masalah ini disebabkan oleh kendala pada jalur Primer pengiriman BBM, yang sebelumnya mengandalkan jalur Gumitir yang kini dialihkan.
Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa sejak pertengahan Juli pihaknya telah melakukan pemetaan ulang jalur distribusi dan melakukan langkah mitigasi Demi menghindari gangguan berkepanjangan.
“Distribusi kini dialihkan melalui jalur alternatif Banyuwangi – Situbondo – Arak-Arak Bondowoso – Jember, menggantikan jalur Gumitir,” ujar Ahad.
Ia menambahkan bahwa perusahaan telah menjalin koordinasi intensif dengan Satlantas dan Polres setempat Demi memberikan prioritas bagi kendaraan pengangkut BBM dan LPG. Hal ini dimaksudkan agar distribusi Kagak mengalami keterlambatan lebih lanjut dan pasokan tetap terjaga.
Ahad juga memastikan bahwa pihaknya berkomitmen Demi menjaga transparansi informasi dan akan Lalu memperbarui perkembangan situasi distribusi kepada masyarakat melalui jalur komunikasi Formal.
Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap masyarakat Dapat bersikap bijak dan Kagak terpancing isu-isu yang belum tentu Betul. Penimbunan bahan bakar hanya akan memperparah situasi dan merugikan masyarakat sendiri.
“Kita Sekalian Ingin situasi tetap kondusif. Jangan panik, jangan menimbun, dan mari jaga kondusivitas Serempak,” tutup Fathur Rozi.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha migas, dan masyarakat, diharapkan proses distribusi BBM di Bondowoso Dapat segera kembali normal. Pemerintah daerah memastikan akan Lalu memantau perkembangan dan mengambil langkah antisipatif Demi mencegah kelangkaan yang lebih luas.
