MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ingin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menjadi garda terdepan membangun daerah perbatasan, sehingga bisa mengembangkan potensi-potensi kewilayahan dari setiap teritorial terluar Indonesia.
Dalam laman Kemendagri yang dipantau di Jakarta, Selasa (1/10), pria yang juga Kepala BNPP itu menegaskan bahwa jajaran lembaga tersebut harus bergerak aktif dan cepat untuk memanfaatkan potensi yang ada.
“Ini penting untuk menjaga bukan hanya perbaikan kedepan, tapi eksistensi Badan (BNPP) lembaga itu sendiri,” kata mantan Kapolri itu.
Baca juga : Gelar Rakordal 2023, BNPP akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara
Menurut dia, banyak hal positif yang dapat dilakukan BNPP, terlebih dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
BNPP, lanjut dia, berperan penting dalam mengelola PLBN yang tersebar di beberapa daerah. Infrastruktur tersebut dibangun sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan daerah perbatasan.
Tito mengingatkan seluruh jajaran, kunci penting yang harus dimiliki BNPP dalam membangun daerah perbatasan adalah koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.
Baca juga : Pemerintah Ubah Paras Perbatasan
Terlebih, lembaga itu memang dibentuk untuk mengoordinasikan kewenangan mengurus daerah perbatasan yang tersebar di kementerian dan lembaga. “Ini yang harus dipahami betul kenapa BNPP itu didirikan 14 tahun yang lalu,” ujar dia.
Upaya mengembangkan daerah perbatasan ini, tambah Tito, penting agar masyarakat di wilayah tersebut dapat hidup makmur dan sejahtera.
Langkah itu juga menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga daerah perbatasan, sehingga perbatasan bisa menjadi daerah penyangga bagi pertahanan Indonesia.
Baca juga : Mendagri Tekankan Penguatan Kinerja BNPP
Kepada mewujudkan hal itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Di samping upaya meningkatkan kinerja lapangan terus dilakukan, seperti mengelola PLBN dan menyelesaikan segmen-segmen lintas batas negara yang masih bermasalah.
Koordinasi yang efektif dan efisien, dapat dilakukan dengan menggelar rapat rutin yang mengundang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP.
Baca juga : Kehadiran TNI di Distrik Perbatasan Butuh Dukungan
Penyebaran informasi secara aktif kepada media massa juga harus dilakukan, sehingga setiap pencapaian kinerja dapat diketahui publik.
“Supaya masyarakat paham dan tahu, ketika ada dukungan publik, masyarakat mendukung,” ujar dia. (Ant/J-2)
