Ilustrasi pembangunan infrastruktur. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Lembaga Komunikasi Jasa Pembangunan Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diambil. Menjaga keberlanjutan proyek strategis sangat Krusial, terutama yang telah berjalan, agar Enggak mangkrak.
“Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sudah berjalan Enggak terhenti karena efisiensi anggaran. Ini Krusial Demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional,” ucap Ketua FJKKI Andi Rukman Karumpa Ketika pembentukan FKJKI di Kantor Sekretariat DPN Inkindo, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 8 Februari 2025.
FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi Demi mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Andi yang juga merupakan Ketua Standar Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Pembangunan Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
“FKJKI juga berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan,” lanjut Andi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan proyek di daerah. Andi berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meski Terdapat kebijakan efisiensi. “Jangan Tamat pembangunan di daerah Tertahan,” tambahnya.
Andi menyampaikan pelaku usaha sektor Pembangunan Mempunyai komitmen penuh dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor Pembangunan juga siap berperan aktif dalam menjalankan pekerjaan Demi pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
“Dalam rangka swasembada pangan, banyak pekerjaan-pekerjaan irigasi yang harus dibangun Sahabat-Sahabat pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga fasilitas kesehatan,” kata Andi.
Enggak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga mengajak perusahaan Pembangunan Demi beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing Member dalam proyek swasta maupun Dunia.
“Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan Pembangunan Demi Lanjut meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini Krusial agar mereka tetap kompetitif dan Bisa Bertanding di pasar Dunia,” ucap Andi.
(Ilustrasi pembangunan infrastruktur. Foto: MI/Angga Yuniar)
Bantu UKM masuk rantai pasok industri besar
FKJKI juga berkomitmen membantu UKM Pembangunan agar dapat masuk ke rantai pasok industri besar. “Kami siap menjembatani kerja sama antara UKM dan BUMN Demi memastikan UKM dapat tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan nasional,” kata Andi.
Ia berharap rekomendasi FKJKI ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku industri Pembangunan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Andi menyampaikan sebelumnya, asosiasi badan usaha dan asosiasi badan profesi sektor Pembangunan juga telah menggelar pertemuan di Graha Gapensi.
“Kami juga akan kembali menggelar pertemuan dengan seluruh Member FKJKI di Graha Gapensi dalam waktu dekat,” kata Andi.
Sekretaris Jenderal FKJKI Sigit Adjar Susilo menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur Krusial, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga akses jalan yang mendukung distribusi barang dan jasa.
Wakil Ketua Standar Bidang Jasa Pembangunan Inkindo sekaligus Ketua Standar Intakindo itu berharap pemerintah dapat mempertimbangkan langkah mitigasi yang lebih efektif guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor Pembangunan di tengah tantangan efisiensi anggaran.
“Kami mendukung niat Kudus Presiden dalam mensejahterakan rakyat, oleh Asal Mula itu pemerintah juga harus memprioritaskan pembangunan yang Mempunyai Dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perlu Terdapat peraturan dari pemerintah Demi mengakselerasi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan swasta agar proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan meski anggaran terbatas,” kata Sigit.
