Miliarder teknologi asal Amerika Perkumpulan, Elon Musk. (Anadolu Agency)
Washington: Seorang hakim federal di Maryland menyatakan bahwa Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) diduga melanggar Konstitusi Amerika Perkumpulan (AS) melalui upaya mereka membubarkan Badan Pembangunan Global Amerika Perkumpulan (USAID) secara sepihak.
Hakim Distrik Theodore Chuang mengeluarkan keputusan sementara pada Selasa kemarin sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan 26 karyawan dan kontraktor USAID.
Dalam putusannya, Chuang menegaskan bahwa langkah Musk dan DOGE Buat mempercepat penutupan USAID, termasuk keputusan menutup kantor pusat tanpa persetujuan pejabat Formal yang ditunjuk, “kemungkinan melanggar Konstitusi Amerika Perkumpulan dalam berbagai Metode.”
“Tindakan para terdakwa Tak hanya merugikan para penggugat, tetapi juga melanggar kepentingan publik,” tulis Chuang dalam keputusannya, seperti dilansir dari Al Jazeera, Rabu, 19 Maret 2025.
Lebih lanjut, Chuang menyebut bahwa Musk dan DOGE telah “merampas kewenangan konstitusional perwakilan rakyat di Kongres Buat memutuskan mengenai apa, Bilaman, dan bagaimana menutup lembaga yang dibentuk oleh Kongres.”
Atas dasar tersebut, hakim mengeluarkan perintah penangguhan sementara yang melarang Musk dan DOGE melanjutkan pemutusan Rekanan kerja, pembatalan kontrak, penutupan gedung, hingga penghancuran Berkas USAID.
“Restriksi ini bertujuan menjaga status quo guna mencegah penutupan prematur USAID,” sebut Chuang dalam keputusannya.
Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi Musk, yang meski perannya dalam pemerintahan Tak Jernih, Mempunyai pengaruh signifikan berkat hubungannya yang dekat dengan Presiden AS Donald Trump.
Musk, seorang miliarder teknologi dan salah satu orang terkaya di dunia, memegang status sebagai “pegawai pemerintah Tertentu,” sebuah jabatan sementara yang biasanya diberikan kepada penasihat eksternal.
Dalam kapasitas tersebut, Musk memimpin DOGE dalam upaya restrukturisasi besar-besaran di tubuh pemerintah federal, termasuk pengurangan tenaga kerja, penghentian kontrak, dan upaya pembubaran sejumlah lembaga pemerintah.
Langkah agresif DOGE di Rendah kendali Musk telah menuai kritik luas, terutama terkait pelanggaran terhadap proses hukum dan peran pengawasan yang dipegang Kongres dalam membubarkan lembaga-lembaga federal.
Keputusan Chuang ini menandai tantangan hukum signifikan terhadap agenda deregulasi dan efisiensi pemerintahan yang diusung oleh Musk dan didukung oleh pemerintahan Trump. (Muhammad Reyhansyah)
Baca juga: Pemerintahan Trump Berhentikan 2.000 Pegawai USAID
