PENELITI Lembaga Masyarakat Acuh Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
“Tambahan jumlah komisi jelas akan berdampak pada penambahan anggaran. Anggaran DPR akan turut membengkak walaupun tidak ada jaminan penambahan komisi akan otomatis meningkatkan kinerja,” ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/9/2024).
Lucius mengatakan dampak lainnya yakni bisa tidak efektif kerja-kerja parlemen, karena terlalu banyak komisi dan menambah beban koordinasi.
Baca juga : DPR Matangkan Penambahan Komisi
“Dan itu selalu potensial memunculkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan,” paparnya.
Ia mengakui penambahan komisi tentu untuk merespon bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto 2024-2029.
“Jadi tambahan komisi di DPR sangat tergantung pada keputusan Presiden baru dalam membentuk kabinet,” jelasnya.
Baca juga : Penambahan Komisi di DPR Mengikuti Jumlah Kementerian Prabowo-Gibran
Hal itu bisa bertambah jika kementerian meningkat signifikan bukan hanya bertambah satu atau dua kementerian.
“Akan tetapi kalau kementerian hanya bertambah 1 atau 2, ya mungkin semangat menggabungkan DPR menambah komisi nggak perlu dilakukan,” jelasnya.
“Kenapa komisi disesuaikan dengan jumlah kementerian? Karena tugas utama komisi nanti langsung berhadapan dengan kementerian dalam menjalankan fungsi-fungsi utama seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan,” pungkasnya. (Far/P-3)
