KALANGAN pengusaha siap mendukung program kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kepada memperbaiki perekonomian. Berbagai upaya perbaikan siap dilakukan Kepada mendorong pendapatan Asli daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, Sabtu (19/4). Pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur membahas hal tersebut.
“Pada intinya kami siap berkolaborasi Kepada mewujudkan Jabar Istimewa,” ujarnya.
Ning menjelaskan, dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal terkait iklim usaha di Jawa Barat. Salah satunya terkait konflik dalam perekrutan tenaga kerja oleh pihak perusahaan.
“Banyak persoalan Malah bermula dari pola rekrutmen,” katanya.
Apindo dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak pada Kaum lokal. “Gubernur meminta supaya perusahaan Enggak Tengah membuka
lowongan kerja tanpa koordinasi. Cukup melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh pemprov. Tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dan Apabila Enggak tersedia
baru dilakukan pencarian dari luar daerah,” papar dia.
Pemerintah pun, lanjut Ning, menekankan pentingnya menjaga aspek lingkungan di tengah kepentingan bisnis. Gubernur menegaskan agar pelaku usaha Enggak berdosa terhadap alam dengan Enggak membuang limbah sembarangan ke sungai atau lingkungan Sekeliling.
Kepada itu, Gubernur meminta seluruh pelaku industri Kepada menjalankan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi.
Kontribusi
Dalam pertemuan itu, Ning menyebut Gubernur mengajukan permintaan kepada Apindo Jawa Barat mengenai kontribusi fiskal. Pasalnya, banyak industri besar yang membayar pajak di Jakarta, sedangkan beban lingkungan, sosial, dan kemacetan ditanggung oleh daerah tempat usaha berada.
“Gubernur mendorong perusahaan Kepada memindahkan NPWP dan pusat administrasinya ke Jabar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sekeliling,” ucapnya.
Tak hanya itu, tambah Ning, Dedi Mulyadi juga menyinggung terkait pajak kendaraan bermotor. Gubernur menilai mayoritas kendaraan operasional industri yang beroperasi di Jawa Barat berpelat nomor luar Jawa Barat.
“Gubernur mengimbau agar kendaraan operasional mulai dari bus karyawan, kendaraan HRD, hingga mobil dinas menggunakan pelat Jabar, sebagai bentuk Konkret kepedulian terhadap daerah yang selama ini menerima Dampak dari aktivitas industri,” katanya.
Ketika itu juga Ning langsung meminta komitmen dari anggotanya yang hadir Kepada memenuhi keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
“Kami akan segera meminta kepada perusahaan-perusahaan Member
Apindo Jabar agar melakukan penyesuaian secara bertahap, sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan daerah dan penghargaan atas peran Jabar sebagai daerah yang memfasilitasi aktivitas
industri,” katanya.
