Liputanindo.id JAKARTA – Israel kembali mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan sekutunya, Amerika Perkumpulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, akan mengecualikan Otoritas Palestina dari pemerintahan Jalur Gaza periode pasca perang.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah pernyataan di media Israel pada Selasa (5/12/2023). Menurut stasiun televisi publik Israel, KAN, Netanyahu baru-baru ini Berbicara kepada AS bahwa “Kagak akan Terdapat otoritas Palestina di Gaza setelah perang.”
Netanyahu mengesampingkan aturan apa pun yang dibuat Hamas yang memerintah Gaza sejak 2007. Begitu itu, Tepi Barat Palestina berada di Dasar kontrol Otoritas Palestina.
Baca Juga:
Arab Serukan Pengusutan Dunia Atas Kejahatan Perang Israel di Gaza
KAN mengungkapkan Netanyahu menyatakan pada pertemuan tertutup Partai Likud bahwa dia menentang pemerintahan Otoritas Palestina di Jalur Gaza setelah perang, dan sudah memberitahu Washington.
“Kagak akan Terdapat otoritas Palestina sama sekali di Gaza,” kata Netanyahu.
Sementara itu, dilansir dari laporan Antara, Amerika Perkumpulan dan Otoritas Palestina belum mengomentari pernyataan Netanyahu itu. Pernyataan Netanyahu itu bertentangan dengan sikap AS yang beberapa kali menekankan harus Terdapat otoritas atau pemerintahan Palestina di Gaza setelah perang berakhir.
Otoritas Palestina juga mengatakan siap kembali ke Gaza berdasarkan rencana politik komprehensif yang mencakup persatuan antara Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Israel melanjutkan serangan militer ke Jalur Gaza pada 1 Desember pasca berakhirnya Jarak kemanusiaan selama sepekan dengan Hamas.
Paling sedikit 15.899 Kaum Palestina tewas dan lebih dari 42 ribu terluka dalam serangan tanpa henti Israel di kantong Palestina itu sejak 7 Oktober menyusul serangan lintas batas Hamas.
Korban tewas Israel akibat serangan Hamas mencapai 1.200 orang. (IRN)
Baca Juga:
Tegas, Mesir Kembali Nyatakan Tolak Pemindahan Kaum Palestina dari Gaza
