RIUHNYA kembali perdebatan tentang batas orang miskin antara versi Bank Dunia dan versi Indonesia mestinya ditanggapi dengan tenang oleh pemerintah. Sikap yang terbaik ialah mengambil jalan tengah: pemerintah merevisi batas ukuran kemiskinan kendati belum bisa menyentuh ukuran versi terbaru Bank Dunia.
Saya sepenuhnya sepakat dengan ide Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai standar ukuran garis kemiskinan yang digunakan pemerintah tergolong rendah. Akibatnya, banyak penduduk miskin tidak tercakup dalam program pemerintah seperti bantuan sosial. Bagi Celios, ukuran garis kemiskinan yang dipatok Bank Dunia lebih rasional.
Dalam peluncuran laporan Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security, Bank Dunia menyarankan Indonesia mengubah ukuran garis kemiskinan dari standar US$1,9 per orang per hari menjadi US$3,2 per orang per hari. Bank Dunia pun merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity itu. Ukuran yang dipakai Indonesia diberlakukan sejak 2011.
Respons pemerintah atas saran Bank Dunia itu sama dengan sebelum-sebelumnya, yakni menangkis. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, ukuran garis kemiskinan yang disarankan Bank Dunia itu belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia sesungguhnya.
Sri Mulyani menganggap, ukuran itu tidak bisa seketika digunakan di Tanah Air. Penyebabnya ialah setiap wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda antata satu dan lainnya sehingga, pengeluaran masyarakat untuk biaya hidup bisa berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain.
“Ketika Anda bepergian saat Ramadan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah. Ini di Semarang, salah satu kota besar. Apabila ke tempat yang lebih rendah, itu akan lebih murah,” kata Sri Mulyani, tengah pekan ini.
Selain itu, jika ukuran garis kemiskinan dinaikkan, jumlah orang miskin di Indonesia bisa membengkak menjadi 40% dari populasi. Dapat sampai 110 juta orang. Ini soal ‘citra bangsa’. Ini tentang citra politik pemerintah yang sudah ‘berusaha keras’ menekan angka kemiskina. Dengan ukuran kemiskinan yang dipakai saat ini, jumlah orang miskin Indonesia bisa ‘ditekan’ menjadi 9,57%.
Apa boleh buat, cara pandang terhadap kemiskinan masih condong ke menghindari ‘citra buruk’ ketimbang memberantasnya. Dengan standar sekarang, potensi untuk merealisasikan janji menghapuskan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024 masih bisa ditunaikan walau berat. Kalau standar dinaikkan, citra politik pemerintah bisa runtuh, bahkan bisa dianggap gagal merealisasikan janji pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
Padahal, jika pemerintah mau berkompromi dengan saran Bank Dunia soal ukuran kemiskinan, upaya untuk mengatasi kemiskinan bakal lebih jelas. Apalagi, kondisi saat ini, jangankan menuju kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, untuk mencegah tidak terjadi penambahan penduduk miskin pascapandemi saja cukup berat.
Perhitungan ukuran garis kemiskinan yang dilakukan Bank Dunia kiranya bisa mengubah cara pandang pemerintah Indonesia terkait penyebaran bantuan sosial. Kita mesti jujur mebgakui jumlah penduduk miskin bukan sekadar 26 juta, melainkan jauh lebih banyak. Ketika ini, jumlah kelas menengah rentan di Indonesia ada 115 juta orang. Mereka rentan menjadi orang miskin baru bila ada gejolak ekonomi.
Dengan berkompromi terhadap saran Bank Dunia, jumlah distribusi bantuan sosial memang bakal membengkak. Lewat ada pertimbangan apakah anggaran pemerintah dengan bantuan sosial di dalamnya saat ini mampu menopang jika garis kemiskinan berubah? Semestinya bisa, tapi harus menggeser banyak anggaran lain yang belum prioritas.
Saya setuju kita butuh ikon, prasasti, penanda, simbol, atau apa pun penamaannya untuk ditunjukkan kepada dunia bahwa kita negara yang segera mendekap kemajuan, tapi tidak dengan meninggalkan orang miskin dan rentan miskin. Pemindahan ibu kota baik, tapi apakah ia tidak bisa dikompromikan waktunya?
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga baik. Apalagi, negeri ini hendak menuju negara maju. Bukan pantas rasanya bila tidak punya kereta cepat. Tetapi, apakah itu prioritas mendesak? Ditambah lagi, biaya pembangunan kereta cepat membengkak Rp18 triliun, yang separuh di antaranya mesti ditanggung negara.
Yang dibutuhkan ialah kejujuran bahwa sebenarnya jumlah orang miskin masih sangat banyak. Yang paling penting pemerintah sanggup mengalokasikan bantuan sosial lebih besar. Dengan mengakui jumlah orang miskin di Indonesia sangat banyak, kebijakan lintas sektoral untuk menekan angka kemiskinan secepat mungkin bisa terlaksana.
Terdapat pesan menohok dari ekonom Amartya Sen. Sen mengatakan negara harus paham bahwa kapabilitas untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam kehidupan seharusnya juga dijadikan kriteria untuk menilai standar hidup dan menentukan batasan kemiskinan. Copotkan pencitraan, hapuskan gengsi, segera perbaiki cara-cara mengatasi kemiskinan.
