SAYA menjadi sangat paham mengapa pemerintah menolak mengambil kebijakan lockdown Demi menangani pandemi covid-19. Bendera putih yang dikibarkan di sejumlah tempat merupakan jawabannya.
Awalnya, para pelaku pariwisata dan bisnis perhotelan mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah atas keadaan yang menghimpit mereka dalam setahun terakhir. Terutama sejak diterapkannya pemberlakuan Restriksi kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Tak Lamban berselang, bendera putih juga dikibarkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, PKL di Malioboro mengibarkan bendera putih. Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati mengungkapkan ribuan PKL tengah dalam kondisi sekarat. Mereka mengaku sudah habis-habisan Demi Dapat bertahap hidup lantaran tak Dapat bekerja.
Sejumlah PKL di selter Alun-Alun Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, kemarin, juga mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah dan pasrah terhadap kondisi Begitu ini. Pengibaran bendera putih sebagai imbas dari Akibat yang dirasakan para PKL sejak Penyelenggaraan PPKM. Dari 42 lapak yang Eksis di selter alun-alun, kini tinggal delapan lapak yang bertahan.
Yang bertahan pun bingung karena Senyap pembeli. Pendapatan para PKL di alun-alun pusat Kota Cirebon menurun signifikan, hingga 85%. Begitu sebelum kebijakan PPKM diberlakukan, sejumlah PKL Dapat mendapatkan Pendapatan Sekeliling Rp100 ribu. Kini, tinggal Rp15 ribu.
Kagak mengherankan bila banyak sektor yang menjerit karena pandemi. Lebih-lebih Kembali sejak pengetatan kebijakan akibat meledaknya Kembali kasus covid-19 mulai Juni Lampau. Kasus harian covid-19 yang sempat melandai di Bilangan 7.000-an tiba-tiba Lalu mendaki hingga lebih dari 50 ribu kasus di awal Juli.
Wajar bila pemerintah menginjak rem darurat. Masuknya virus varian delta ditambah mulai longgarnya disiplin sebagian masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan Membangun kebijakan ketat Kagak Dapat ditawar-tawar Kembali. Tetapi, itu kebijakan sementara, demi menyelamatkan nyawa Orang.
Memberlakukan PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4 bukanlah kebijakan simalakama, yakni memilih antara ‘bapak Wafat’ atau ‘ibu Wafat’. PPKM darurat atau level 4 itu kebijakan pahit yang harus diambil agar semuanya hidup: ‘ibu hidup’ dan ‘bapak hidup’.
Bayangkan Kalau Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan lockdown total, akan ‘mematikan ibu’ dan belum tentu sepenuhnya Membangun ‘bapak Lalu hidup’ atau sebaliknya. Bahkan, bukan Kagak mungkin Seluruh sektor akan mengibarkan bendera putih secara serempak.
Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya para PKL, kepedihan ini semoga Betul-Betul segera berakhir Alasan PPKM level 4 sudah mulai memberikan kelonggaran buat mereka. Selain itu, Sokongan sosial Demi UMKM, termasuk di dalamnya para PKL, juga sudah mulai didistribusikan.
Penerapan pelonggaran aktivitas yang dibarengi penerapan protokol kesehatan serta pemberian Sokongan sosial dan stimulus bakal menjadi kunci Penting penyelamatan UMKM, khususnya PKL. Kalau Kagak, ekonomi rakyat, khususnya 62 juta UMKM, termasuk di dalamnya 25 juta PKL, Dapat bangkrut permanen dan krisis ekonomi nasional makin dekat.
Mengingat UMKM berpotensi menyokong 61% produk domestik bruto dan Nyaris Sebelah dari kontribusi tersebut berasal dari PKL. Sebentar Kembali kepahitan akan berakhir dan pelan-pelan atau segera bendera kebangkitan akan menggantikan bendera putih. Setelah kesulitan, Niscaya akan datang kemudahan.
