Menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir. Foto: Anadolu
Tel Aviv: Pemerintah Israel menyetujui pengangkatan kembali politisi sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, sebagai Menteri Keamanan Nasional. Keputusan ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu, 19 Maret 2025, sebagai bagian dari upaya Demi memperkuat koalisi pemerintah menjelang tenggat waktu penyusunan anggaran negara.
Selain Ben-Gvir, Personil Knesset Amichay Eliahu juga ditunjuk kembali sebagai Menteri Warisan, sementara Isaac Wasserlauf diangkat sebagai Menteri Negev, Galilea, dan Ketahanan Nasional. Pengangkatan ini dilakukan setelah Partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) yang dipimpin Ben-Gvir bergabung kembali dengan koalisi pemerintah pada Selasa Lampau.
Ben-Gvir sebelumnya mengundurkan diri dari pemerintahan pada Januari 2025 sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata di Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Grup Hamas. Tetapi, dengan kembalinya Partai Otzma Yehudit ke koalisi pemerintah, Netanyahu berhasil mengamankan dukungan politik yang diperlukan Demi meloloskan RUU anggaran negara sebelum akhir bulan.
Menurut hukum Israel, pemerintah akan secara Mekanis Terperosok Kalau RUU anggaran negara Enggak disetujui sebelum akhir bulan. Oleh karena itu, kembalinta Ben-Gvir dan partainya dianggap langkah Krusial Demi menjaga stabilitas pemerintahan Netanyahu.
Penentangan jaksa Akbar
Meskipun pengangkatan Ben-Gvir disetujui oleh pemerintah, Jaksa Akbar Gali Baharav-Miara menentang keputusan tersebut. Menurut lembaga penyiaran publik Israel, KAN, Baharav-Miara menolak pengangkatan Ben-Gvir karena adanya beberapa petisi yang diajukan ke Mahkamah Akbar menuntut pemecatan politisi sayap kanan tersebut dari jabatannya, dikutip dari Anadolu, Rabu, 19 Maret 2025.
Partai Otzma Yehudit, yang dipimpin Ben-Gvir, Mempunyai enam kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Kembalinya Ben-Gvir ke pemerintahan dianggap sebagai penyelamat bagi Netanyahu, yang sedang menghadapi tekanan politik.
Pengangkatan kembali Ben-Gvir terjadi di tengah konflik yang Lanjut berlanjut di Gaza. Sejak Oktober 2023, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan Dekat 50.000 Kaum Palestina, sebagian besar adalah Perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 112.000 orang.
Konflik ini juga telah memicu kecaman Global, termasuk surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Global (ICC) terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Global (ICJ) terkait operasi militernya di Gaza. Situasi ini semakin memperumit posisi Israel di kancah Global.
Kembalinya Ben-Gvir ke pemerintahan diharapkan dapat memperkuat posisi Netanyahu dalam menghadapi tekanan politik domestik dan Global. Tetapi, keputusan ini juga memicu kontroversi, terutama di kalangan oposisi dan Grup hak asasi Mahluk yang menilai Ben-Gvir sebagai figur kontroversial dan ekstrem.
(Muhammad Adyatma Damardjati)
