PEMERINTAH Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Penyelenggaraan APBN/APBD tahun anggaran 2025. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku pihaknya akan langsung membahas hal tersebut Berbarengan seluruh unsur organisasi perangkat daerah (OPD).
“Akan kami bahas, sore akan dibahas,” kata Bey di Bandung, Kamis (30/1).
Dia mengaku mendukung inpres tersebut, terlebih efisiensi ini sejalan dengan visi dan misi gubernur terpilih Dedi Mulyadi. “Sesuai arahan presiden, sekaligus sesuai visi misi gubernur terpilih,” katanya.
Inspektur Daerah Jawa Barat, Eni Rohyani, menambahkan pihaknya menilai efisiensi ini sebagai keharusan, terlebih sudah menjadi instruksi presiden. “Efisiensi satu hal yang harus.”
Meski begitu, dia mengakui adanya efisiensi ini akan mengubah perencanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlebih, selama ini pihaknya pun harus memutar otak ketika adanya perubahan struktur pajak.
“Jadi belanja pembangunan memang tergerus. Kami Kagak mungkin Pandai merealisasikan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya,” tambahnya.
Dia menyebut perencanaan pembangunan itu telah disusun sebelum adanya inpres tersebut. “Kita menyusun perencanaan pembangunan ini sebelum kepala daerah terpilih dan sebelum adanya instruksi presiden.”
