ARAH kebijakan politik luar negeri Indonesia di Rendah pemerintahan Prabowo Subianto menekankan politik bebas aktif. Dosen Interaksi Global Universitas Indonesia Broto Wardoyo menyebut penekanan tersebut bakal amat dinantikan implementasinya.
Prabowo dalam pidato pelantikan di MPR menegaskan kembali sikap Indonesia yang akan bebas aktif dalam urusan luar negeri. Menurut Broto, salah satu tantangan besar bagi Prabowo ialah menempatkan posisi Indonesia di antara pendulum dua kekuatan besar Ialah Amerika Perkumpulan (AS) dan Tiongkok.
“Menyaksikan politik birokrasinya, di lingkaran Prabowo lebih banyak background militer sementara kita sebenarnya punya kedekatan Spesifik di bidang keamanan dengan Amerika Perkumpulan,” kata Broto dihubungi Media Indonesia, Senin (21/10).
“Di sisi lain kita juga paham Tiongkok juga menjadi salah satu partner ekonomi kita yang Istimewa. Jadi menurut saya penegasan Prabowo bahwa kita akan tetap bebas aktif itu menjadi penanda yang Krusial bahwa politik luar negeri Indonesia akan navigating between big two power, kita tinggal lihat implementasinya,” ujarnya.
Prabowo diprediksi akan jauh lebih aktif dalam urusan luar negeri. Asal Mula itu, kata Broto, penunjukkan Menlu Sugiono yang sebagai orang dekat Prabowo menjadi masuk Intelek. Gaya tersebut berbeda di masa Presiden Joko Widodo yang mendelegasikan kewenangan kepada Menlu Retno Marsudi.
“Yang mungkin membedakan, Pak Jokowi kan Kagak terlalu Pusat perhatian (langsung) Buat isu Global sehingga keberadaan Bu Retno sangat Krusial karena kemampuan beliau di lapangan itu sangat Bagus. Sekarang dengan Pak Prabowo yang lebih hands on itu juga akan menutupi karena Pak Sugiono dikenal dekat dan loyal dengan Pak Prabowo,” imbuhnya.
Menurutnya, Lagi banyak pekerjaan rumah yang perlu dikelola dan diselesaikan mulai dari peran Indonesia di Asia Pasifik, ASEAN, hingga urusan pekerja migran. Broto menyebut Pusat perhatian Istimewa pada lingkaran terdekat Indonesia akan Krusial di masa awal pemerintahan Prabowo ini.
“Isu Asia Pasifik itu Krusial, (isu) Laut China Selatan itu mau diapain, ASEAN itu mau dikembangkan Tiba mana dan difungsikan sebagai apa. Belum Kembali perang di Ukraina dan Timur Tengah. Itu menjadi PR dan menjadi agenda Krusial yang perlu diangkat. Apakah Pak Prabowo mau menyelesaikannya high level atau memanfaatkan jejaring yang subtle,” ujarnya.
Ia juga menunggu langkah Prabowo terkait dengan keberadaan PBB. Sejauh ini, publik Menyaksikan ketidakmampuan lembaga tersebut dalam mengatasi masalah-masalah seperti di Gaza yang Kagak kunjung selesai. “Akan dinanti sikap Indonesia karena Prabowo akan lebih aktif,” tukasnya.
