Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Foto: EFE-EPA
Seoul: Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengatakan akan mencabut darurat militer yang diberlakukannya beberapa jam sebelumnya. Ini menarik kembali pernyataannya setelah parlemen menolak upaya Yoon Demi melarang aktivitas politik dan menyensor media.
Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat Demi menggagalkan “kekuatan anti-negara” di antara para penentangnya.
Tetapi, Personil parlemen yang marah menolak keputusan tersebut, dalam krisis politik terbesar Korea Selatan dalam beberapa Sepuluh tahun. Kantor Siaran Yonhap mengatakan, kabinet telah sepakat pada Rabu pagi Demi mencabut darurat militer.
Para pengunjuk rasa di luar parlemen berteriak dan bertepuk tangan. “Kami menang!” teriak mereka. Seorang demonstran memukul drum. Mata Doku won Korea Selatan sedikit pulih setelah Yoon menarik kembali pernyataannya dan turun 0,8 persen menjadi 1414,45 per dolar AS.
Cho Kuk, kepala partai oposisi kecil, menemui para pengunjuk rasa di luar parlemen dan Berbicara: “Ini belum berakhir. Dia Membikin Seluruh orang terkejut.”
Cho pun bersumpah Demi memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan Bunyi dari partai-partai lain.
Deklarasi darurat militer yang mengejutkan dari Yoon, yang ia anggap ditujukan kepada musuh-musuh politiknya, ditolak dengan Bunyi bulat oleh 190 Personil parlemen di parlemen. Partainya sendiri mendesaknya Demi mencabut dekrit tersebut. Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus segera mencabut darurat militer Apabila parlemen menuntutnya dengan Bunyi mayoritas.
Krisis di negara yang telah menjadi negara demokrasi sejak tahun 1980-an, dan merupakan sekutu AS serta ekonomi Istimewa Asia, menimbulkan kekhawatiran Dunia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell mengatakan Amerika Perkumpulan mengamati berbagai peristiwa di Korea Selatan dengan “kekhawatiran yang mendalam” dan berharap bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum.
Setelah pengumuman darurat militer oleh Yoon dalam pidato televisi larut malam, militer mengatakan bahwa kegiatan oleh parlemen dan partai-partai politik akan dilarang, dan bahwa media dan penerbit akan berada di Dasar kendali komando darurat militer.
Yoon Bukan menyebutkan ancaman Tertentu dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada Rival-Rival politik domestiknya. Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.
Yoon, seorang jaksa karier yang terpilih pada Mei 2022 dengan selisih Bunyi yang sangat tipis, Bukan Terkenal, dengan peringkat dukungannya berkisar Sekeliling 20 persen selama berbulan-bulan.
Partai Kekuatan Rakyatnya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan parlemen pada April tahun ini. Hal itu menyerahkan kendali majelis unikameral kepada partai-partai oposisi yang memperoleh Dekat dua pertiga kursi.
