BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, memastikan Bukan Terdapat masalah apapun yang terjadi di sana Begitu proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Pegunungan berlangsung hingga selesai.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tolikara, Busiri Payokwa, kepada wartawan menjelaskan, pihaknya dalam Penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Bupati yang Lewat, Bukan menerima laporan atau mendapatkan Intervensi terkait dugaan kecurangan yang terjadi.
“Yang Terdapat hanyalah laporan mengenai dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam pilkada Bupati Tolikara. Itu Terdapat 16 laporan dan semuanya sudah kami tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” Jernih Busiri Payokwa, Kamis (13/2) malam.
Sehingga, lanjut Busiri, munculnya gugatan pemohon di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu materi gugatannya menyoal adanya laporan Bawaslu Tolikara soal dugaan kecurangan di Pilgub Papua Pegunungan. Menurut dia, laporan itu adalah keliru.
Dia menceritakan, memang Betul Terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Tolikara nomor 39 dan nomor 40 yang kemudian direvisi menjadi nomor 40. Hanya saja, rekomendasi yang juga telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan itu adalah berisi rekomendasi penghitungan ulang Bunyi di 12 distrik di Kabupaten Tolikara, Tertentu Demi pilkada bupati. Bukan Terdapat rekomendasi PSU dan Bukan Terdapat masalah dengan proses Pilgub Papua Pegunungan.
“Saya jelaskan bahwa memang dalam laporan perihal itu pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, kami dari Bawaslu Tolikara memakai judul kop laporan Standar, yakni rekomendasi Bawaslu atas Penyelenggaraan pilkada gubernur, bupati. dan wali kota. Itu mungkin disalahartikan oleh pemohon yang Begitu ini bersengketa di MK terkait Pilgub Papua Pegunungan,” tutur Busiri.
Dirinya kembali memastikan bahwa Betul Bukan Terdapat pelanggaran, Intervensi atapun laporan pada Bawaslu Tolikara soal Penyelenggaraan Pilgub Papua Pegunungan. Alasan, sebagai Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, ia relatif selalu berada di kantor selama 24 jam.Â
“Terdapat satu rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dilimpahkan ke kami itu soal dari Distrik Air Garam. Dan, saya sendiri yang turun langsung ke sana dan masyarakat sampaikan sendiri bahwa yang jadi persoalan adalan pilkada bupati. Demi Pilkada Gubernur Papua Pegunungan berlangsung Kondusif,” tegas Busiri Payokwa. (MC/J-3)
