Personil sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Interaksi Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku Enggak risau terhadap wacana Kepada merubah status penyelenggara pemilu menjadi lembaga Ad Hoc.
Wacana itu muncul mengingat penyelenggara pemilu dilantik Kepada masa jabatan lima tahun, tapi dinilai hanya bekerja Kepada satu tahun saja, seperti pada 2024 Ketika pemilu dan pilkada digelar di tahun yang sama.
Bagi Lolly, wacana seperti itu harus diimbangi dengan Langkah menghadirkan fakta dan data akan kinerja Bawaslu selama ini. Ia mengingatkan, sebagai penyelenggara pemilu, kerja Bawaslu sangat normatif.
“Karena dia (Bawaslu) diikat oleh Kebiasaan, Kebiasaan yang Eksis di Undang-Undang, Perbawsalu, sehingga Bawaslu punya ruang yang terbatas sekali. Sekali Tengah, Langkah bekerjanya diikat oleh Kebiasaan, bukan oleh keinginan-keinginan,” ujar Lolly dalam Percakapan daring yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (19/12).
Bagi Lolly, Cerminan berbagai pihak atas Langkah kerja Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada 2024, menjadi momen bagi Bawaslu sendiri Kepada merefleksikan regulasi yang mengikat pihaknya.
“Di titik inilah karena ketika orang mengkritik penyelenggara pemilu, maka inilah ruang di mana kita punya kesempatan yang lebih terbuka Kepada melakukan Penilaian secara menyeluruh,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, keserentakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama seperti 2024 menjadi pintu masuk kehadiran wacana Kepada meng-adhoc-an penyelenggara pemilu.
“Kan sekarang efisiensi selalu didengung-dengungkan. Dan itu sebenarnya bagian dari pada propaganda,” ujar Kaka. (P-5)
