Banyuwangi (Liputanindo.id) – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini merupakan ke-14 kalinya secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani didampingi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo.
Predikat WTP merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Yuan mengucapkan selamat atas prestasi Banyuwangi serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP.
“Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap Dapat segera ditindak lanjuti,” ujarnya.
Bupati Ipuk bersyukur Banyuwangi berhasil mempertahankan tata kelola keuangan daerah. Bagi Ipuk, mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang Bagus, serta kesungguhan Kepada mengikuti aturan yang berlaku.
“Kami Lalu berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan Bagus, serta bermanfaat Kepada masyarakat,” ujarnya.
“Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang Bagus selama ini, sehingga Banyuwangi Pandai mempertahankan opini WTP selama 14 tahun bertutut-turut sejak 2012,” imbuh Ipuk.
Torehan WTP kali ke-14 ini Membangun Ipuk Percaya bahwa menciptakan program pembangunan melalui pelayanan publik Dapat sejalan dengan akuntabilitas keuangan, terutama di tengah efisiensi anggaran seperti Begitu ini.
Penerapan efisiensi anggaran, kata Ipuk, menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah, bagaimana program pembangunan tetap berjalan optimal, meski dengan alokasi anggaran yang terbatas.
Dalam kondisi ini, kami memilih Kepada Konsentrasi. Bukan Sekalian program kami geber, melainkan memilih skala prioritas.
“Sehingga dengan anggaran sedikit, Dapat dioptimalkan Kepada tujuan yang kita rancang. Kami juga selalu memastikan agar Sekalian transaksi akuntabel, dan Dapat dipertanggung jawabkan. Selain segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, kami akan Lalu memperkuat konsolidasi antar OPD dan unsur terkait Kepada memperkuat tata kelola keuangan daerah,” tandas Ipuk. [alr/aje]
