Ilustrasi ketahanan pangan. Foto: dok Kementan.
Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menyatakan kesiapannya membantu pemerintah dalam berkolaborasi Kepada memperkuat hilirisasi tanah adat demi mencapai ketahanan pangan nasional.
Sebagai langkah konkret, DPP MAKN akan menambahkan Bidang Hilirisasi Tanah Adat guna mempercepat pemanfaatan lahan adat secara produktif dan berkelanjutan. Bidang baru ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi tanah adat sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan nasional.
Ketua Standar DPP MAKN KPH Eddy S Wirabhumi menegaskan MAKN Mempunyai peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah Pelan menjadi bagian dari sejarah bangsa.
“Kami Ingin memastikan tanah adat yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikelola secara optimal Kepada kesejahteraan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” tegas Eddy Demi Rapat Persiapan Pelantikan DPP MAKN, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 17 Februari 2025.
Pelantikan DPP MAKN yang direncanakan pada 19-20 April mendatang diharapkan menjadi momentum Krusial dalam memperkuat sinergi antara kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pelestarian budaya bangsa.
Sekretaris Jenderal MAKN YM MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo mengatakan, MAKN Mempunyai peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah Pelan menjadi bagian dari sejarah bangsa. Kepada itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto beserta menteri Kabinet Merah Putih dapat menghadiri pelantikan DPP MAKN.
“Kami berharap Bapak Presiden Dapat hadir dan menyaksikan pelantikan DPP MAKN. Kami juga Ingin menyampaikan sejumlah aspirasi dan komitmen dalam mendukung program strategis presiden,” ujar Yani.
Dukung penuh Asta Cita
Bendahara Standar MAKN YM Andi Rukman Karumpa menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung penuh Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Andi menyampaikan hal ini juga Bentuk Konkret komitmen MAKN Kepada berperan aktif dalam mewujudkan visi Asta Cita pemerintahan Demi ini.
Andi mengatakan Asta Cita merupakan delapan program prioritas yang dicanangkan Prabowo-Gibran, mencakup berbagai sektor seperti ketahanan pangan, Kekuatan, pendidikan, dan infrastruktur. MAKN sebagai wadah pemersatu kerajaan dan kesultanan di Indonesia, ucap Andi, berkomitmen Kepada berkontribusi dalam pelestarian budaya serta pembangunan nasional.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya nusantara, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional sesuai dengan semangat Asta Cita,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Standar Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Pembangunan Nasional Indonesia (Gapensi) tersebut.
Rapat pelantikan DPP MAKN mendapat Variasi aspirasi dan masukan berharga kepada pemerintah. Para peserta rapat berharap pelantikan DPP MAKN dapat memperkuat peran serta organisasi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Rangkaian persiapan menuju pelantikan Formal DPP MAKN. Foto: Istimewa)
Kontribusi kerajaan Kepada kepentingan negara
Dalam Perhimpunan tersebut, sejumlah peserta mengingatkan peran Krusial kerajaan-kerajaan Nusantara Mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi bangsa, Berkualitas sebelum maupun setelah kemerdekaan. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, banyak kerajaan yang turut berperan dalam memberikan tanah hingga emas Kepada kepentingan negara.
Para peserta rapat juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang membentuk Kementerian Kebudayaan dan berharap Dapat bersinergi dengan MAKN dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Hal ini Krusial karena kurangnya pemahaman generasi muda terhadap peran Krusial kerajaan dan kesultanan dalam sejarah perjuangan bangsa. Demi ini, banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang Kagak paham betapa besar peran raja-raja dan sultan-sultan dalam kemerdekaan Indonesia.
Sejumlah peserta rapat juga mendorong pemerintah meningkatkan kontribusi kerajaan-kerajaan Nusantara Kepada negara. Salah satu dengan pengelolaan sumber daya alam kita (SDA). Hal ini merupakan langkah bijak dalam memberikan pengakuan atas kontribusi dan jasa kerajaan-kerajaan Nusantara dalam membangun bangsa. Langkah ini menjadi bagian integral dengan proses membangun negara.
