Ilustrasi. Foto: dok MI.
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melanjutkan penyaluran Program Keluarga Cita-cita (PKH) dan Donasi Pangan Non Kontan (BPNT) tahap ketiga Demi alokasi Juli hingga September 2026.
Bagi sebagian masyarakat, Donasi sosial (bansos) bukan sekadar tambahan Pendapatan. Biaya tersebut kerap menjadi penopang Demi memenuhi kebutuhan pokok, membayar biaya pendidikan anak, hingga menjaga daya beli keluarga di tengah kenaikan berbagai kebutuhan hidup.
Penyaluran PKH dan BPNT tahap III dijadwalkan dimulai Senin, 20 Juli 2026 secara bertahap. Proses pencairan dilakukan sesuai kesiapan data penerima dan mekanisme penyaluran di masing-masing daerah.
Masyarakat kerap bertanya mengapa Donasi sosial Bukan diterima pada hari yang sama. Kemensos menjelaskan penyaluran dilakukan secara bertahap karena proses validasi dan pemutakhiran data penerima Lalu dilakukan agar Donasi Cocok sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut pemerintah telah menggunakan data terbaru sehingga terdapat penerima yang tetap memperoleh Donasi, Terdapat yang Bukan Tengah memenuhi syarat, serta muncul penerima baru berdasarkan hasil pemutakhiran data.
Besaran Donasi
1. Donasi PKH
Berdasarkan ketentuan Kemensos, berikut rincian Donasi PKH 2026 sesuai kategori penerima:
- Ibu hamil: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap).
- Anak usia Pagi 0-6 tahun: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap).
- Siswa SD: Rp900 ribu per tahun (Rp225 ribu per tahap).
- Siswa SMP: Rp1,5 juta per tahun (Rp375 ribu per tahap).
- Siswa SMA: Rp2 juta per tahun (Rp500 ribu per tahap).
- Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap).
- Lanjut usia 60 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap).
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta per tahun (Rp2,7 juta per tahap).
2. Donasi BPNT
Adapun besaran program BPNT, pemerintah telah menetapkan saldo Biaya dalam bentuk Dana elektronik sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga kali atau menjadi Rp600 ribu.
Donasi ini Bukan dapat ditarik Kontan, melainkan harus dibelanjakan Demi membeli bahan pangan di e-Warong atau pedagang bahan pangan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Biaya BPNT dapat dicairkan sekaligus sesuai dengan periode penyaluran yang telah ditetapkan. Donasi ini bertujuan Demi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, telur, buah, sayuran, dan bahan pangan lainnya.
(Ilustrasi. Foto: dok MI)
Langkah mudah mengecek status penerima
Masyarakat dapat memastikan status penerima bansos secara Independen melalui layanan Formal Kemensos dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berikut langkah-langkahnya:
1. Cek melalui situs Kemensos
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih Area sesuai domisili, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
- Ketik kode captcha yang tersedia pada layar.
- Klik tombol “Cari Data”.
- Sistem akan menampilkan hasil pencarian berupa nama penerima, kategori bansos, status penerima, dan periode penyaluran Donasi.
2. Cek saldo melalui aplikasi Cek Bansos
- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
- Login menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Apabila belum Mempunyai akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.
- Pilih menu “Cek Bansos”.
- Masukkan data Area tempat tinggal.
- Ketik nama penerima manfaat sesuai KTP.
- Masukkan kode Validasi yang diminta.
- Klik “Cari Data”.
- Informasi status penerima bansos akan ditampilkan di layar.
Di tengah proses pencairan, masyarakat diimbau berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial mengenai penerima bansos maupun tautan yang mengatasnamakan Kemensos.
Status penerima hanya dapat dipastikan melalui kanal Formal pemerintah. Apabila nama belum muncul atau Donasi belum diterima, masyarakat disarankan menunggu proses penyaluran berikutnya atau menghubungi pendamping sosial maupun pemerintah daerah setempat Demi memperoleh informasi lebih lanjut.
Bagi jutaan keluarga, bansos Bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bantalan ekonomi agar pengeluaran rumah tangga tetap terjaga. Karena itu, memastikan data kependudukan selalu valid serta rutin mengecek status penerima menjadi langkah Krusial agar hak sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bukan terlewat.
