Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kritik dari Bank Dunia terkait rendahnya penerimaan pajak Indonesia. Dalam konferensi pers perdana Dewan Ekonomi Nasional, Luhut menyebut Indonesia dinilai serupa dengan Nigeria dalam hal pengumpulan pajak yang Enggak maksimal.
Luhut menegaskan, implementasi program digitalisasi pemerintahan dapat menjadi langkah strategis Demi meningkatkan pendapatan negara.
“Apabila program ini dijalankan dengan Bagus, penerimaan negara Bisa bertambah hingga Rp1.500 triliun atau setara dengan 6,4 persen dari PDB,” ujar Luhut seperti dikutip dari Headline News Liputanindo, Kamis 9 Januari 2025.n
Luhut menekankan pentingnya dukungan terhadap program Kartu Kredit Pemerintah (KKS) yang digagas Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan negara. Program ini dinilai Bisa mengatasi sejumlah masalah terkait efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak.
“Nomor Rp1.500 triliun itu Bisa dicapai Apabila Segala pihak bekerja sama, tanpa Maju-menerus memberikan kritik yang Enggak konstruktif,” tambah Luhut.
Luhut juga meminta seluruh pihak Demi memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
“Biarkan program ini berjalan terlebih dahulu. Masalah yang Terdapat perlu diselesaikan secara bertahap, bukan dengan saling menyalahkan,” katanya.
(Zein Zahiratul Fauziyyah)
