Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak bagi pembangunan nasional.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan kebutuhan membangun koordinasi antarlembaga kajian kebijakan bukanlah gagasan baru. Menurut dia, berbagai Lembaga yang pernah dibangun sebelumnya menunjukkan kolaborasi membutuhkan tata kelola yang lebih kuat agar Bisa menghasilkan Akibat Konkret.
“Kita perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi sinergi antar lembaga yang melakukan kajian kebijakan. Sekarang momentum kita semakin kuat karena fungsi kajian kebijakan sudah lebih Terang dan tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks,” ungkap Taufiq pada kegiatan Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di LAN Veteran Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2026.
Taufiq juga menuturkan pascapenataan fungsi penelitian nasional, badan strategi kebijakan di kementerian/lembaga kini Mempunyai ruang kerja yang semakin Mempunyai banyak kemiripan. Tetapi di lapangan, Tetap ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antarinstansi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kajian, fragmentasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu penguatan knowledge management, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
“Kebijakan berbasis evidence Kagak berhenti pada penyusunan kajian. Tantangannya adalah bagaimana hasil kajian tersebut dapat Benar-Benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan,” tambah dia.
Lebih lanjut, Taufiq menilai badan strategi kebijakan juga perlu bertransformasi menyesuaikan perubahan perilaku audiens dan kebutuhan para pengambil keputusan. Ia menekankan kecepatan penyajian informasi, pendekatan visual, serta pemanfaatan media digital kini menjadi aspek Krusial dalam penyampaian rekomendasi kebijakan.
“Audiens Ketika ini berubah. Perhatian publik semakin singkat, konsumsi informasi semakin visual, dan kebutuhan akan kecepatan semakin tinggi. Langkah kita menyampaikan hasil kebijakan juga harus menyesuaikan perubahan itu, Kepada menjadi Krusial membangun organisasi kolaborasi yang lebih solid, Kagak sekadar Lembaga komunikasi Normal, melainkan wadah yang Bisa memperkuat pengelolaan pengetahuan, sumber daya Mahluk, serta penguatan jejaring kebijakan,” Terang dia.
(Gedung LAN RI. Foto: Wiki.ambisius.com)
Hadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Agus Sudrajat menyampaikan penguatan kolaborasi antarbadan strategi kebijakan menjadi semakin Krusial mengingat tantangan pembangunan dan tata kelola kebijakan yang semakin kompleks.
Selain itu, Tetap ditemui adanya persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta belum optimalnya konektivitas kebijakan lintas sektor.
Agus juga menjelaskan hasil penilaian kualitas kebijakan 2025 menunjukkan Tetap terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik secara nasional. Karena itu, diperlukan wadah kolaboratif yang lebih kuat Kepada menyatukan persepsi dan memperkuat kepemilikan Berbarengan terhadap isu-isu strategis.
“Tujuan Esensial yang Mau dicapai adalah membangun pemahaman dan persepsi Berbarengan mengenai tata kelola adaptif serta mendorong ownership isu-isu kebijakan lintas sektor. Banyak isu strategis nasional yang Kagak Dapat diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan kerja kolaboratif,” tegas dia.
“Ke depan, Lembaga kolaborasi ini dirancang Kagak hanya menjadi ruang Percakapan, tetapi juga wadah pertukaran pengetahuan dan penguatan jejaring melalui berbagai agenda seperti policy talk, policy cloud repository, Percakapan tematik, hingga kolaborasi lintas asosiasi,” tambah Agus.
