Ahli Hukum Tata Negara dan Pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengungkapkan sebagian besar calon kepala daerah merupakan Hasil karya atau bentukan dari germobolan elit politikus.
Dengan demikian, banyak kepala daerah yang Bukan memilki ide maupun gagasan murni Buat memajukan daerahnya dalam kontestasi Pilkada serentak 27 November Lewat.
“Sehingga Buat menang mereka Bukan butuh program mereka butuhnya support dari kreatornya, bentuknya verbal seperti video dan lainnya,” ujarnya dalam Obrolan PARA Syndicate dengan tajuk Setelah Pilkada 2024 : Nasib Demokrasi Kita Vs Masa Depan Dinasti Jokowi via kanal YouTube dikutip Senin (2/12).
Ia mengatakan, hanya dengan Langkah tersebut para calon kepala daerah pada Pilkada 2024 itu Dapat menang.
“Karena bagi mereka urusannya bukan menyejahterakan warganya tapi mencaplok sumber daya, karena mereka adalah Hasil karya dari germobolan para elit dan mencaplok SDA dan SDM ekonomi apa yang akan dikeruk,” jelasnya.
Sementara, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeiry Sumampow mengatakan Pemilihan Standar 2024 merupakan terburuk sepanjang pemilihan langsung yang diselenggarakan Negera Republik Kesatuan Indonesia.
Ia mengaku, sejak 2003 sudah memantau perkembangan dmeorkasi dalam hal ini pemilu yang notabene sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia.
“Pemilu, diikuti pilkada 2024 ini menjadi titik paling Jelek dari persoalan etik moral dalam rangka mengelola demokrasi,” jelasnya dalam Obrolan PARA Syndicate dengan tajuk Setelah Pilkada 2024 : Nasib Demokrasi Kita Vs Masa Depan Dinasti Jokowi via kanal YouTube dikutip Senin (2/12).
Menurutnya, endorse atau dukungan dari para pejabat-pejabat aktif pemerintahan sudah sejak dahulu dilakukan, Tetapi tahun ini pejabat bahkan presiden melakukan endorse secara terang-terangan.
“Jadi settingan endorsment itu bagian proses Jelek ini, kalau dulu pejabat-pejabat itu Tetap malu lakukan endorse sekarang Bukan malu-malu, malah nantangin bilang terang-terangan,” paparnya. (Far/I-2)
