BADAN Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), menggelar acara diseminasi Andas Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bersama Komisi X DPR RI kepada para mahasiswa di daerah Jakarta Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah dan DPR RI.
“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi Komisi X DPR RI atas program ini. Bagi kami ini hal positif untuk mempertanggungjawabkan anggaran Badan Bahasa terkait program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya dalam acara Diseminasi Andas Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Rangka Kemitraan dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Selasa (17/9).
Baca juga : Badan Bahasa dan Komisi X DPR RI Dorong Pemutakhiran KBBI Edisi VI
Lebih lanjut, Imam menambahkan bahwa Badan Bahasa memiliki 3 program prioritas, di antaranya adalah program yang berkaitan dengan program literasi. “2024 ini kami dapat anggaran ratusan miliar untuk program pemanfaatan bahan bacaan literasi untuk wilayah 3T. Eksis 27 juta eksemplar buku disebar di 45 ribu sekolah di daerah 3T dan literasinya masih di bawah garis merah,” tegas Imam.
Menurutnya, literasi Indonesia berdasarkan hasil asesmen nasional masih berada di bawah garis merah. Salah satu penyebabnya karena bahan bacaan belum tersedia di sekolah. Kalau pun ada belum berkaitan dengan kebutuhan anak-anak.
“Oleh karena itu kami Badan Bahasa meluncurkan program bahan bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Di samping itu, kami juga melakukan pendampingan pemanfaatan bahan bacaan bermutu itu. Selama ini buku yang kita sebar luaskan, tidak hanya kita pantau tapi dampingi pemanfaatannya. Kali ini ada pendampingan dalam pemanfaatannya. Kami libatkan masyarakat untuk ikut andil memanfaatkan bahan bacaan bermutu ini. Dengan demikian kita harapkan program ini bukan sekadar bagi bagi buku tapi kebermanfaatannya,” tuturnya.
Baca juga : Festival Handai Indonesia 2024 Jadi Langkah Strategis Bagi Penutur Asing untuk Dalami Bahasa Indonesia
Imam berharap di tahun berikutnya program gerakan literasi nasional masih dapat terus dilakukan. Demi itu dukungan dari Komisi X DPR RI untuk program ini dikatakan sangat diperlukan.
Imam menambahkan bahwa dirinya juga memiliki program pengembangan kosa kata Indonesia melalui KBBI. Demi ini jumlah entri yang ada di KBBI dikatakan sudah mencapai 120 ribu dan Badan Bahasa berupaya mempercepat pemerkayaannya mencapai 200 ribu.
“Jadi kami akan menambah 80 ribu entri. Ini bukan angka kecil karena per tahun kita hanya tambahkan 2.500 entri. Anggarannya sekitar Rp13 miliar. Jadi pemerkayaan kosa kata juga disertai diseminasi sebagai bentuk tanggung jawab kami. Semoga tahun ini tercapai entri KBBI kita mencapai 200 ribu,” ujar Imam.
Baca juga : Pembangunan Kantor Bahasa Maluku Utara Tandai Komitmen Kemendikbudristek Perkuat Kebahasaan dan Kesastraaan
Hal lain yang tidak kalah penting adalah Bahasa Indonesia juga saat ini sudah diterima resmi sebagai bahasa kesepuluh sidang resmi UNESCO. Maka dari itu, Bahasa Indonesia harus semakin kaya.
“Kita juga akan menyerap kosa kata bahasa daerah sehingga KBBI kita bukan hanya bahasa melayu, jawa, dan lainnya. Kita tidak mau. Kita NKRI yang terdiri dari 781 bahasa daerah. Semoga seluruh program ini dapat terus berjalan meskipun akan terjadi pergantian kepemimpinan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Personil Komisi X DPR RI, Putra Nababan menekankan bahwa dirinya mendukung acara semacam ini dengan mengundang para mahasiswa yang selama ini mengisi ruang publik.
Baca juga : Sinergisitas Badan Bahasa dan Komisi X DPR RI dalam Diseminasi KBBI di Jakarta
“Selama 25 tahun saya digembleng menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi wartawan. Tapi jangan mau dipaksa berbahasa yang baik dan benar oleh profesi karena bahasa Indonesia adalah identitas dan kebanggaan kita,” kata dia.
Dia pun mengajak para mahasiswa untuk membiasakan diri memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal sederhana yang dapat dilakukan mulai dari mengunggah atau berkomentar di media sosial dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
“Jadi anak muda yang selalu online menggunakan gawainya saya titip untuk menjadi pegiat dan aktivis keberpihakan identitas bangsa yaitu bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang diatur yaitu kalau kami ada di luar negeri dan melakukan pidato normal wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini dari sisi kebijakan itu adalah identitas. Ketika itu menjadi identitas seperti simbol negara itu menjadi keberpihakan. Itulah tugas DPR RI untuk memberikan dukungan,” tandas Putra Nababan. (S-1)