HAMPIR di mana-mana, membicarakan utang selalu tidak enak. Kecuali bagi orang yang hidupnya hobi berutang. Bagi orang tipe seperti itu, urusan utang asyik-asyik saja dibicarakan dan dilakukan.
Tapi, saya yakin negara kita bukan tipe ‘yang asyik-asyik saja’ ihwal utang. Itu karena negara kita bukan tipe negara yang hobi utang, bukan? Tengoklah pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal tahun ini. Menkeu kerap merinding ketika membicarakan utang negara.
“Saya ini bicara di universitas Islam, jadi saya tahu kalau bicara defisit dan utang itu langsung bulu kuduk bisa berdiri,” ujar Sri Mulyani saat memberi sambutan di Ground Breaking Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dikutip Selasa (24/1/2022).
Loh, apa pasal? Bukankah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun? Bukankah pula itu berarti tidak ada yang patut dirisaukan? Apalagi, kemampuan pemerintah membayar utang juga terus diklaim cukup memadai. Mengapa harus merinding?
Bukan lain dan tidak bukan, jumlah utang yang besar dan tingginya ketidakpastian globallah yang membuat alarm kewaspadaan Bu Menkeu terus menyala. Rasio utang terhadap PDB memang relatif aman. Tapi, di tengah krisis global termasuk krisis keuangan dunia, merasa aman karena indikator statistik semata bukanlah sikap bijak.
Karena itu, menghadapi para kritikus utang kiranya justru berterima kasih. Bukan malah terus-terusan menangkis. Mengaku merinding, bergidik, berdiri bulu roma, jauh lebih elegan ketimbang selalu bilang, “Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.”
Jawaban soal utang yang kelewat tenang jelas bertentangan dengan kenyataan. Faktanya, utang pemerintah terus bertambah. Hingga Maret 2023, posisi utang pemerintah lebih dari 7.000 triliun rupiah. Cocoknya Rp7.879,07 triliun. Rasio utang pemerintah, hingga 31 Maret 2023 mencapai 39,17% dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam setahun (selama Januari hingga Desember 2022), utang negara bertambah lebih dari Rp800 triliun. Jumlah itu akan terus bertambah karena pemerintah terus menarik utang baru. Pekan lalu, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menerbitkan surat utang negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang.
Surat utang yang juga disebut Samurai Bonds itu diterbitkan dalam empat seri dengan total nilai 104,8 miliar yen Jepang atau setara Rp11,35 triliun. Utang itu digunakan untuk menambal defisit APBN, khususnya guna membiayai pencapaian-pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Maka, kritik atas terus bertambahnya utang pemerintah sejatinya ialah peringatan kepada rezim agar negeri ini kian waspada. Proyek-proyek yang dibiayai utang dan APBN mesti lebih ketat menjalankannya. Jangan sampai salah rencana. Jangan pula setelah proyek jalan, eh anggaran membengkak tidak terkira. APBN pula yang mesti menanggung separuh pembengkakannya.
Bukan ada garansi bahwa yang saat ini semua masih aman-aman saja, tahun depan atau beberapa waktu ke depan tetap seaman sediakala. Terdapat beberapa negara yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba harus terjerat utang. Mereka gagal bayar, lalu ambruk. Pakistan, contohnya. Kini, negeri berpenduduk sekitar 230 juta jiwa itu di ambang kebangkrutan. Cadangan devisanya menipis, sekitar US$4,3 miliar, dan hanya sanggup mengimpor kebutuhannya untuk keperluan tiga minggu saja.
Financial Post menulis penurunan cadangan devisa tersebut disebabkan pelunasan pinjaman komersial sebesar US$1 miliar kepada dua bank yang berbasis di Uni Emirat Arab. Kini, sudah tiga kali pula lembaga keuangan IMF menyuntikkan utang ke Pakistan. Tapi, itu tidak menolong juga.
Teladan lebih gamblang lagi Amerika Perkumpulan. ‘Negeri Om Sam’ bakal gagal bayar utang-utang yang jatuh tempo bulan depan bila DPR-nya menolak melonggarkan batas plafon utang pemerintah Biden. Sudah sejak Januari lalu, Menteri Keuangan Janet Yellen mendesak DPR Amerika Perkumpulan untuk membahas penaikan plafon utang guna membayar utang ini. Hingga pekan lalu, upaya itu belum membuahkan hasil.
Jadilah utang Amerika yang jumlahnya lebih dari Rp460 ribu triliun tersebut (sebesar 59 kali utang pemerintah Indonesia) beban negara di bawah pimpinan Joe Biden itu. Rasio utang terhadap PDB-nya pun terus membengkak menjadi 125%. Jadilah Amerika sebagai negara kuat yang harus menambah utang untuk membayar utang.
Sebelum ini, pemerintah AS selalu menyebut utang mereka aman. Utang juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek penting demi menjaga kemajuan dan kebesaran Amerika. Tapi, nyatanya, pada saatnya Amerika kini butuh utang karena harus membayar utang. Apabila tidak boleh mengutang, maaf mulai Juni AS jadi negara gagal bayar utang.
Negeri ini tentu tidak ingin seperti itu. Langkah terbaik, teruslah waspada. Lalulah merinding saban membicarakan utang yang jumlahnya kian bertambah. Jangan sampai pemerintah mengalami apa yang pernah diperingatkan Rhoma Irama lewat lagunya Gali Lobang Tutup Lobang. Kata Bang Haji, ‘Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar utang‘. Kalau itu pun terus ditangkis, benar-benar terlaaluu….
