DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI mengimbau masyarakat Kepada Enggak terpengaruh atau tergiur dengan politik Doku yang berpotensi terjadi pada Demi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi, di Semarang, Jawa Tengah, mengingatkan bahwa politik Doku berpotensi terjadi pada Demi Penyelenggaraan Pilkada serentak.
Demi ini mungkin belum terlihat, kata dia, tetapi menjelang Penyelenggaraan pencoblosan dimungkinkan akan semakin marak terjadinya politik Doku. Hal tersebut disampaikannya Demi penyerapan aspirasi dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak dengan mengundang jajaran KPU-Bawaslu Jateng dan Kota Semarang.
Dalam kegiatan itu, ia menerima laporan dari Bawaslu bahwa politik Doku memang menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena nyaris selalu berulang Demi penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Karena itu, Anggota masyarakat mari memilih pimpinan betul-betul Menyaksikan kompetensinya, memilih gubernur dan wali kota yang terbaik. Jangan mau ditukar dengan Doku,” kata senator asal Jateng itu, Selasa (12/11).
Mantan Rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris) itu juga berharap Bawaslu Maju melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya politik Doku.
Sementara itu, Personil Badan Pengawas Pemilihan Standar (Bawaslu) Jateng Sosiawan mengatakan bahwa salah satu persoalan pelik yang dihadapi Demi pilkada adalah praktik politik Doku dengan segala bentuknya.
Diakuinya, politik Doku adalah praktik kotor yang sedemikian sulit diurai, terutama karena mata rantai yang terlemah adalah masyarakat sendiri. Artinya, kata dia, Akurat-Akurat dibutuhkan kesadaran masyarakat Kepada betul-betul Enggak permisif terhadap politik Doku dengan menolaknya.
“Kalau masyarakat Enggak permisif dan betul-betul anti (antipolitik Doku) maka Enggak akan terjadi. Karena pertama kali yang menolak adalah masyarakat sendiri,” katanya.
Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman, dan Personil KPU Kota Semarang Novi Maria Ulfah. (Ant/I-2)
