Liputanindo.id JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kepada mengurangi polusi Maju dilakukan. Terbaru, mereka menggandeng Bank DKI Kepada memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli kendaraan listrik dengan Langkah mencicil.
“Saya minta ASN beli baru, nanti saya minta kepada Bank DKI agar dalam waktu tertentu Dapat memberikan cicilan Kembang murah,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sabtu (26/8/2023).
Baca Juga:
Pj Kokoh Instruksikan Perangkat Daerah Bersinergi Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana pada Musim Hujan
Rencana Pemprov DKI Jakarta ini sejalan dengan program sebelumnya yang mengimbau pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan kendaraan listrik sebagai Figur kontribusi memerangi polusi udara di Ibu Kota.
Ketika ini, kata Heru, Pemprov DKI sudah melakukan pembahasan dengan Bank DKI terkait keringanan Kembang Kepada angsuran kendaraan listrik.
“Jadi ASN DKI kalau Dapat mencicil, misalnya, saya minta dihitung siapa yang mendaftar Tiba November 2023 Kepada mencicil, diberikan keringanan Kembang dari Bank DKI, itu sedang saya bahas,” Terang Heru.
Sementara itu, Heru menyebut Embargo kendaraan bermotor Punya ASN masuk ke kantor belum akan dikeluarkan.
Menurut Heru, di dalam lingkungan kantor biasanya Tetap terdapat area Spesifik menurunkan penumpang (drop off).
Heru, seperti dilansir Antara, lebih memilih mengeluarkan imbauan kepada para ASN Kepada mulai menggunakan mobil listrik demi mengurangi emisi.
“Itu belum saya eksekusi belum pegang surat edaran di saya. Yang saya imbau adalah dalam waktu dekat, ASN yang Bisa Kepada paling kecil minimal kendaraan listrik roda dua,” ujar Heru.
Penerapan kendaraan listrik tersebut, nantinya akan dilakukan secara bertahap.
Ia berharap ASN di lingkungan Pemprov DKI dapat memulai peralihan kendaraan listrik secepatnya.
“Saya mengajak ASN, mudah-mudahan mereka mau, kalau beli Kas kan memberatkan, kita kasih cicilan melalui Bank DKI, ASN kita dengan kendaraan Dapat mengatasi polusi,” ucapnya.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tunjangan transportasi yang diberikan kepada pegawai ASN berbeda-beda tergantung area kerja. Tetapi, anggarannya berkisar Rp6,5 juta per bulan Kepada tingkat Pemprov DKI.
“Tergantung dari area kerjanya, jadi Terdapat level provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Kenapa tunjangan ini diberikan karena dulu Kepada mendukung program mendekatkan rumah dengan pekerjaan, jadi sebagai pengganti penyedia kendaraan operasional,” kata Sigit.
Dengan adanya tunjangan yang sudah diberikan tersebut, kata Sigit Sebaiknya ASN Mempunyai kemampuan membeli kendaraan listrik, minimal motor listrik dengan Langkah mencicil. (FAR)
Baca Juga:
Buka Peragaan Busana, Pj Heru Harapkan Srikandi Jakarta Berani Berinovasi
