Nuklir Iran menjadi perhatian besar bagi Amerika Perkumpulan. Foto: Press TV
Washington: Amerika Perkumpulan (AS) menegaskan bahwa Iran harus melakukan “pembongkaran penuh” terhadap program nuklirnya secara transparan di hadapan dunia Global. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Mike Waltz, dalam wawancara di program Face the Nation yang disiarkan CBS News pada Minggu 23 Maret 2025.
“Iran harus Cocok-Cocok membongkar program nuklirnya dengan Langkah yang dapat disaksikan seluruh dunia,” tegas Waltz, seperti dikutip Anadolu, Senin, 24 Maret 2025.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump mengirimkan surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, awal bulan ini, yang menawarkan kesepakatan Kepada mencegah Teheran memperoleh kemampuan nuklir.
Tetapi, Khamenei menolak tawaran tersebut dan menyebut pernyataan Trump sebagai upaya menipu opini publik Mendunia. “Klaim Presiden AS bahwa mereka siap Kepada bernegosiasi adalah bentuk penipuan terhadap opini publik dunia,” kata Khamenei dalam tanggapannya.
Waltz menegaskan bahwa pemerintahan Trump Tak akan mengesampingkan tindakan tegas Apabila Iran menolak menghentikan ambisi nuklirnya.
“Seperti yang disampaikan Presiden Trump, situasi ini sedang menuju titik krusial. Sekalian opsi tersedia, dan saatnya bagi Iran Kepada Cocok-Cocok meninggalkan keinginan Mempunyai senjata nuklir,” ujar Waltz.
Menurut Waltz, keberadaan senjata nuklir di Iran dapat memicu perlombaan senjata di kawasan Timur Tengah yang akan membahayakan stabilitas regional dan keamanan nasional AS.
“Apabila Iran Mempunyai senjata nuklir, seluruh Timur Tengah akan meledak dalam perlombaan senjata. Hal ini Cocok-Cocok Tak dapat diterima bagi keamanan nasional kami,” tambah Waltz.
Ia juga memperingatkan Teheran Kepada menghentikan program tersebut atau menghadapi konsekuensi serius.
“Hentikan atau akan Eksis konsekuensinya,” kata Waltz dengan nada tegas.
Pada 2018, di Rendah kepemimpinan Trump, AS secara sepihak menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran 2015, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dan kembali memberlakukan Hukuman berat terhadap Teheran.
Meskipun Iran tetap mematuhi perjanjian tersebut selama lebih dari satu tahun setelah AS mundur, Teheran secara bertahap mengurangi komitmennya. Langkah ini diambil karena negara-negara penandatangan lainnya dinilai gagal melindungi kepentingan ekonomi Iran dari Dampak Hukuman AS.
(Muhammad Reyhansyah)
