Ilustrasi peretasan di dunia maya. (Medcom.id)
Washington: Pemerintah Amerika Perkumpulan, melalui Departemen Keuangan, menawarkan hadiah hingga USD10 juta atau Sekeliling Rp155 miliar Demi informasi terkait perusahaan teknologi Tiongkok, Sichuan Silence, dan karyawannya, Guan Tianfeng. Perusahaan ini dituduh meretas lebih dari 80.000 jaringan komputer Dunia, termasuk 36 sistem infrastruktur kritis di AS.
AS meningkatkan upayanya melawan ancaman siber dengan menawarkan hadiah besar bagi informasi tentang perusahaan Tiongkok, Sichuan Silence dan karyawannya, Guan Tianfeng.
Perusahaan ini diduga bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan yang memengaruhi puluhan ribu jaringan komputer di seluruh dunia, termasuk jaringan infrastruktur kritis di AS pada tahun 2020.
Menurut Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Sichuan Silence dan Guan Tianfeng telah membahayakan kehidupan rakyat Amerika dengan aksi peretasan mereka.
“Sichuan Silence adalah kontraktor pemerintah Tiongkok yang menyediakan layanan keamanan siber bagi dinas intelijen negara tersebut, termasuk peretasan jaringan, pemantauan email, dan serangan kata sandi,” Jernih Miller dalam konferensi pers, dikutip dari Radio Free Asia, Rabu, 11 Desember 2024.
Pelanggaran Siber dan Dampaknya
Aksi peretasan Sichuan Silence melibatkan upaya menyusup ke sistem perangkat lunak yang digunakan Demi menjalankan infrastruktur Krusial seperti pelabuhan, jaringan listrik, rumah sakit, dan jalur pipa Kekuatan.
Bahkan, Guan Tianfeng dilaporkan mencoba menggunakan ransomware Demi mengunci sistem korban, menuntut pembayaran sebagai syarat pemulihan akses.
Sebagai respons, Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan Denda terhadap Sichuan Silence dan Guan Tianfeng. Selain itu, melalui program Rewards for Justice, AS menawarkan hadiah hingga USD 10 juta bagi informasi yang dapat membantu penegakan hukum menangkap pihak-pihak terkait.
Denda Hak Asasi Mahluk
Berbarengan dengan peringatan Hari Hak Asasi Mahluk Dunia, Departemen Perdagangan AS juga mengumumkan Denda baru terhadap delapan perusahaan dari China, Myanmar, dan Rusia yang dituduh melanggar hak asasi Mahluk.
Dua perusahaan Tiongkok, Beijing Zhongdun Security Technology Group dan Zhejiang Uniview Technologies, disanksi karena menjual teknologi kepada pemerintah China Demi menindas Grup minoritas, termasuk etnis Uyghur.
Zhejiang Uniview bahkan disebut mendukung pengawasan teknologi tinggi yang digunakan Demi melanggar privasi dan hak asasi Grup minoritas Religi dan etnis.
Di Myanmar, dua perusahaan, Sky Aviator Company dan Synpex Shwe Company, disanksi karena menyediakan komponen bagi militer Myanmar yang digunakan Demi melakukan serangan udara brutal terhadap Penduduk sipil.
Sementara itu, dua perusahaan Rusia, Aviasnab LLC dan Joint Stock Company Gorizont, dikenai Denda karena memasok Etnis cadang kepada junta Myanmar, sedangkan dua lainnya disanksi atas dugaan pelanggaran hak asasi Mahluk di dalam negeri Rusia.
Denda ini melarang perusahaan atau individu AS bertransaksi dengan delapan perusahaan tersebut, termasuk menyediakan layanan keuangan atau menjual komponen teknologi Demi produk mereka.
“Pelanggaran hak asasi Mahluk bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Perkumpulan,” kata Alan Estevez, pejabat Departemen Perdagangan AS, dalam siaran pers.
Estevez menambahkan bahwa dengan memasukkan perusahaan-perusahaan ini ke dalam Daftar Entitas, AS berharap teknologi mereka Bukan digunakan Demi mendukung pelanggaran hak asasi Mahluk di seluruh dunia. (Muhammad Reyhansyah)
Baca juga: Sistem Penyadapan Federal AS Dibobol Terduga Hacker asal Tiongkok
