AMERIKA Perkumpulan (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap pemukim ekstremis di Tepi Barat yang didanai oleh pemerintah Israel. Tindakan itu meningkatkan upaya AS untuk mengendalikan kekerasan yang semakin parah oleh pemukim.
Meskipun langkah-langkah baru ini mendapat tanggapan tajam dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pihaknya memandang kebijakan tersebut dengan sangat keras dan masalah ini sedang dalam diskusi yang serius dengan Washington.
Denda tersebut menargetkan satu organisasi dan satu individu yang telah lama terlibat dalam intimidasi terhadap warga Palestina dengan tujuan merampas tanah mereka.
Baca juga : AS dan Sekutunya Siapkan Denda Berat kepada Iran
Departemen Keuangan AS telah menetapkan mereka sebagai warga negara yang ditunjuk secara khusus. Ini berarti aset mereka diblokir dan warga negara serta perusahaan AS dilarang berurusan dengan mereka.
Grup yang menjadi sasaran ialah Hashomer Yosh, yang memberikan keamanan bagi pos-pos pemukim ilegal, termasuk beberapa pos yang telah diberi sanksi oleh AS. Grup ini khususnya aktif di perbukitan Hebron selatan, di ujung selatan Tepi Barat, yang telah menjadi fokus kekerasan pemukim Israel terhadap penduduk Badui setempat.
“Setelah 250 warga Palestina di Khirbet Zanuta (desa di pusat perebutan tanah) terpaksa mengungsi pada akhir Januari, relawan Hashomer Yosh memagari desa tersebut untuk mencegah warga kembali,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam suatu pernyataan.
Baca juga : Uni Eropa Hukum Pemukim Israel, Negeri Zionis tidak Terima
Hashomer Yosh secara resmi ialah organisasi nonpemerintah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah didanai dan didukung oleh koalisi sayap kanan Benjamin Netanyahu.
Individu yang menjadi sasaran sanksi pada Rabu (28/8) ialah Yitzhak Levi Filant, koordinator keamanan di pemukiman Yitzhar, di selatan Nablus. Dia, seperti koordinator keamanan pemukim lain, mendapat gaji langsung dari kementerian pertahanan Israel.
“Meskipun peran Filant mirip dengan petugas keamanan atau penegak hukum, dia telah terlibat dalam aktivitas jahat di luar lingkup kewenangannya,” kata Miller.
Baca juga : Menlu AS akan Bersua Presiden Palestina
“Pada Februari 2024, dia memimpin sekelompok pemukim bersenjata untuk memasang penghalang jalan dan melakukan patroli untuk mengejar dan menyerang warga Palestina di tanah mereka dan dengan paksa mengusir mereka dari tanah mereka,” sebutnya.
Kantor Netanyahu mengeluarkan tanggapan singkat dan kritis pada Rabu (28/8) malam. “Israel memandang dengan sangat keras penerapan sanksi terhadap warga Israel. Masalah ini sedang dalam diskusi tajam dengan AS,” katanya.
Denda tersebut akan mempersulit pemerintah Israel untuk terus membayar Filant atau mendanai Hashomer Yosh tanpa melanggar sanksi AS. Ini akan memutus pendanaan langsung dari pendukung sayap kanan di AS.
Baca juga : Ketika Palestina Dijajah, Blinken Bahas Kebiasaanlisasi Israel dengan Saudi
Denda baru ini mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi di pemerintahan Biden atas kegagalan pemerintahan Netanyahu dalam membendung kekerasan pemukim. Rasa frustrasi tersebut tidak hanya terjadi di Washington.
Dalam surat yang diterbitkan minggu lalu, kepala badan keamanan Israel Shin Bet, Ronen Bar, menulis kepada Netanyahu dan beberapa menterinya untuk memperingatkan mereka bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pemukim, yang tidak dikendalikan oleh negara, merupakan terorisme dan mewakili terorisme, ancaman keamanan nasional yang parah karena kemungkinan besar akan mendorong siklus kekerasan.
Langkah-langkah AS tersebut diumumkan beberapa jam setelah Laskar Pertahanan Israel (IDF) melakukan penggerebekan terhadap militan Palestina di Tepi Barat. Bar berpendapat bahwa salah satu pendorong radikalisasi Palestina ialah meningkatnya kekerasan pemukim sejak perang Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu.
Pilihan target membawa langkah hukuman AS selangkah lebih dekat ke anggota koalisi yang paling dekat dengan pemukim ekstremis, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. “Amerika Perkumpulan akan terus mengambil tindakan untuk mendorong akuntabilitas bagi mereka yang melakukan dan mendukung kekerasan ekstremis yang memengaruhi Tepi Barat,” kata pernyataan Departemen Luar Negeri AS. (The Guardian/Z-2)
