PEMERINTAHAN Trump telah meminta persetujuan Kongres Buat mengirimkan alat ledak dan peralatan militer lainnya senilai Sekeliling US$1 miliar ke Israel. Keputusan ini di tengah upaya Washington menjaga keberlangsungan gencatan senjata yang Renyah di Gaza.
Sebuah laporan The Wall Street Journal, mengutip pejabat AS yang mengetahui penjualan tersebut, mengatakan bahwa usulan pengiriman senjata mencakup 4.700 bom seberat 1.000 pon senilai lebih dari US$700 juta, Serempak dengan buldoser lapis baja buatan Caterpillar senilai lebih dari US$300 juta.
Laporan tersebut menambahkan bahwa permintaan tersebut akan dibayar dari Sokongan militer tahunan AS yang dialokasikan ke Israel, yang berjumlah total US$3,3 miliar dalam pendanaan militer asing.
Persetujuan Kongres diperlukan Buat penjualan senjata asing dalam jumlah besar dan Departemen Luar Negeri akan memberi Mengerti komite-komite Penting sebelum melanjutkannya. Komite Interaksi Luar Negeri DPR dan Senat harus menyetujui transfer tersebut sebelum dapat diselesaikan pengirimannya.
Departemen Luar Negeri Kagak segera menanggapi permintaan tanggapan terkait kebijakan tersebut.
Permintaan itu disampaikan di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, di mana ia dijadwalkan Berjumpa dengan Presiden Donald Trump pada hari Selasa (4/2) Buat membahas gencatan senjata di Gaza serta ketegangan regional yang lebih luas.
Proposal baru ini muncul setelah pemerintahan Biden, di hari-hari terakhir masa jabatannya, secara informal memberi Mengerti Kongres tentang usulan kesepakatan senjata senilai US$8 miliar dengan Israel, termasuk amunisi Buat jet tempur dan peluru artileri.
AS menghadapi kecaman akibat memberikan Sokongan militer ke Israel. Padahal lebih dari 47,50 Kaum Palestina, sebagian besar Perempuan dan anak-anak, telah terbunuh di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Nyaris 1.200 orang tewas dalam serangan lintas batas yang dipimpin oleh Golongan Palestina, menurut data Israel.
Di tengah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera di Gaza pada 19 Januari, Israel meningkatkan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki, di mana lebih dari 900 Kaum Palestina telah dibunuh oleh Laskar dan pemukim Israel sejak Oktober Lewat.
Beberapa Golongan hak asasi Sosok, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan Personil parlemen dari Partai Demokrat telah mendesak pemerintah AS Buat menghentikan transfer senjata ke Israel, dengan Dalih pelanggaran hukum AS, termasuk Hukum Leahy, serta hukum Global dan hak asasi Sosok. Israel membantah tuduhan tersebut.
Undang-Undang Leahy, yang diambil dari nama mantan Senator Patrick Leahy, mengharuskan AS Buat menahan Sokongan militer dari unit militer atau penegak hukum asing Apabila terdapat bukti yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran hak asasi Sosok.
Senjata buatan Amerika telah didokumentasikan dalam beberapa serangan Israel di Gaza yang mengakibatkan korban sipil, meskipun pihak berwenang Amerika menolak Buat mengkonfirmasi fakta tersebut.
Sebuah laporan Departemen Luar Negeri pada bulan Mei mengatakan
menilai secara masuk Pikiran bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS dengan Langkah yang Kagak sejalan dengan hukum kemanusiaan Global.
Laporan tersebut Kagak menerangkan Hasil yang Niscaya dan mengatakan bahwa laporan tersebut Kagak mempunyai informasi yang lengkap. (Fer/P-3)
