DEWAN Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak presiden dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja institusi kepolisian terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Listyo Sigit orang yang harus paling bertanggung jawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.
Budaya politik Enggak baik ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada Begitu seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala Langkah, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya Kepada menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (29/11).
Menurut Deddy, adanya keterlibatan kepolisian yang tak terbendung itu akhirnya Membangun pilkada Enggak berjalan secara demokratis dan akan berdampak pada kualitas legitimasi pejabat publik yang memenangkan pilkada.
“Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, Bagus Komisi II maupun Komisi III juga sudah mensinyalir masalah ini,” katanya.
Deddy menilai keterlibatan kepolisian atau partai cokelat sebuah istilah baru dalam perpolitikan hari ini dikatakan sangat masif di berbagai Kawasan.
“Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan Lanjut terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Hanya karena Enggak hanya satu, Enggak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita Enggak menyebut oknum-oknum,” katanya.
Lebih lanjut Deddy mengatakan bahwa kepolisian bergerak sudah berdasarkan komando, dan orang yang paling bertanggungjawab di balik itu adalah Kapolri Listyo Sigit.
“Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dikendalikan, yang dia pimpin, yang Rupanya merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya.
Padahal, kata Deddy, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri telah bersusah payah memisahkan Polri dari ABRI.
“Tujuannya tak lain Kepada melayani dan melindungi masyarakat. Tetapi yang terjadi Malah aksi Kepolisian sangat parah dalam Pilkada,” tuturnya.
Atas berbagai kejadian tersebut, PDI-P memberikan sebuah gagasan lelet Kepada kembali dihadirkan yakni agar Kepolisian kembali didorong berada di Dasar Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri.
“Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan Kepada mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di Dasar kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke Dasar Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Menurut Deddy, kepolisian yang terlibat dalam perhelatan pilkada sudah jauh melenceng dari arah reformasi Indonesia. Menurutnya, harus Terdapat kajian ulang mengenai posisi dan kedudukan kepolisian sebagai sebuah lembaga independen.
“Tugas polisi mungkin Apabila nanti DPR Serempak-sama Bisa menyetujui, menjaga Lewat lintas kita supaya Terjamin dan Lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Terdapat bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan Kepada Tamat ke pengadilan,” ujarnya.
Deddy menilai kepolisian yang Semestinya Bisa menegakkan hukum di masyarakat Malah meruntuhkan dan mencederai hakikat hukum dengan melakukan cawe-cawe politik.
“Di luar itu, saya kita Enggak perlu Tengah, karena negara ini sudah banyak institusi yang Bisa dipakai Kepada menegakkan hukum, jadi polisi Pusat perhatian pada itu. Itulah Cerminan kami terhadap institusi Kepolisian,” tuturnya. (H-3)
