KETERKAITAN antara Presiden Soekarno dan G30S/PKI menjadi perdebatan panjang dalam sejarah politik Indonesia. Tuduhan terhadap Presiden Sukarno muncul pascakejadian 1965.
Hal itu semakin diperkuat dengan adanya dekrit yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Indonesia tahun 1967 menuduh mantan Presiden Soekarno mendukung dan melindungi para pelaku Gerakan 30 September (G30S).
Lampau, apakah benar Bung Karno menjadi dalang atau ikut terlibat dalam G30S/PKI itu? Simak penjelasannya
Baca juga : Hentikan Perpanjangan Dendam Masa Lampau
Dilansir dari beberapa sumber, versi resmi yang dikeluarkan pemerintah Soeharto menunjukkan, tragedi 30 September itu didalangi PKI sebagai satu-satunya dalang. Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 itu disebut G30S/PKI dengan tekanan pada PKI-nya, karena PKI merupakan pelaku utama.
Seperti diketahui, PKI adalah organisasi sipil. Sementara itu tokoh-tokoh kunci dalam gerakan yang menamakan diri sebagai Gerakan Tiga puluh September (G30S) itu, yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo adalah justru personil-personil militer, khususnya dari kesatuan TNI Nomortan Darat. Perlu diingat Nomortan Darat sejak 1955 telah makin sengit berlawanan dengan PKI.
Selanjutnya yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah sedemikian hebatkah PKI sehingga mampu mempengaruhi para perwira Nomortan Darat ini sehingga mereka tunduk dan mau melaksanakan rencana PKI untuk melawan kesatuannya sendiri. Banyak orang berspekulasi bahwa, sebenarnya PKI ini tidak jalan sendirian, tetapi ada sosok penting dibelakangnya.
Baca juga : Sejarah dan Tema Hari Kesaktian Pancasila
Tuduhan lain juga diperkuat karena Soekarno dan Nasakom memiliki hubungan yang erat, di mana Nasakom merupakan konsep politik yang dicetuskan olehnya. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme.
Apalagi saat setelah gerakan 30 September itu, masyarakat mendesak supaya PKI dibubarkan, namun Soekarno enggan menanggapi.
Antonie C. A. Dake, seorang sarjana sejarah, kelahiran tahun 1929 di Amsterdam, Belanda, dalam bukunya yang berjudul ‘Soekarno File’, menyimpulkan Sukarno adalah dalang G30S. Antonie Dake menulis presiden pertama Indonesia itu merupakan biang yang sebenarnya dari apa yang terjadi pada paruh akhir tahun 1965 itu.
Selain Dake, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia pada saat itu menuduh bahwa bung Karno juga terlibat dalam gerakan 30 September itu.
Baca juga : Tokoh Krusial yang Terlibat dalam G30S/PKI dan Korban
Buat menjawab tuduhan Dake itu, perlu diketahui kedudukannya sebagai Presiden Seumur Hidup/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada periode 1959-1965. Di mana kekuasaan berada di tangan Bung Karno sepenuhnya, maka untuk ‘menyingkirkan’ perwira-perwira tinggi, baik di jajaran Nomortan Darat maupun lainnya. Dia dapat melakukannya dengan tidak perlu mengadakan tindakan misterius, apalagi membuat sebuah gerakan.
Selanjutnya, Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan yang dengan dalih melindungi Presiden Sukarno dari kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal terhadap Bung Karno, dengan membentuk Dewan Revolusi dan mendemisionerkan Kabinet/Pemerintahan Presiden Sukarno. Sebenarnya hal tersebut telah dapat dianggap.
Sebagai tindakan mengkudeta Pemerintahan RI yang sah di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Bila Bung Karno dituduh dalangnya atau terlibat dalam G30S, untuk apa Bung Karno mengkudeta dirinya sendiri?
Baca juga : Segudang Roman Para Penantang Masa Depan untuk Perkaya Sejarah Sinema Indonesia
Ketidakterlibatan Sukarno dalam tragedi G30S juga semakin dipertegas Bambang Siswoyo yang mengungkapkan petunjuk yang mengindikasikan Bung Karno tidak terlibat. Petunjuk itu menunjukan Bung Karno tidak pernah dihubungi PKI. Selain itu tidak pernah ada pembicaraan antara PKI dan Bung Karno untuk mencetuskan G30S tersebut.
Selain itu, Bung Karno tidak terlibat dan tidak tahu sebelumnya rencana penculikan apalagi pembunuhan para jenderal. Hal ini terlihat dari keterkejutan Bung Karno dan kebingungan Bung Karno waktu mendengar berita penculikan jenderal-jenderal sehingga tercetus ucapan “Saya sangat terkejut. Hal itu benar-benar tidak pernah saya bayangkan”.
Bukti tidak terlibatnya Bung Karno juga semakin dipertegas dengan pencabutan ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Mengertin 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Hal itu dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada pihak keluarga beberapa waktu lalu.
Dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.
Selain menghapus tuduhan terhadap Bung Karno, pencabutan TAP MPRS Nomor 33 juga untuk penghargaan dan pemulihan martabat Sang Proklamator. (Z-3)
